Tata PKL di Medan, Pemkot Bakal Pakai Sistem Zonasi

Medan -

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan bakal menata pedagang kaki lima (PKL) di Medan, Sumatera Utara (Sumut), yang selama ini semrawut. Ke depan, para PKL bakal ditata dengan sistem zonasi berdasarkan jenis produk yang dijual.

Penataan zonasi ini bakal diatur dalam peraturan daerah. Saat ini, Pemko Medan bersama DPRD sedang menggodok peraturan tersebut.

Wali Kota Medan Bobby Nasution awalnya membahas keluhan pedagang yang enggan dipindahkan. Bobby pun kemudian mengaku bakal menata mereka dengan baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebenarnya begini, untuk tempat jualan zonasi yang saya lihat paling banyak masalah yang dipertanyakan adalah kalau misalnya dipindahin laku nggak dagangannya. Ketika dipindah dari tempat yang lama ke yang baru ada nggak yang beli di tempat yang baru. Selalu itu pertanyaan yang paling krusial," kata Bobby kepada wartawan di DPRD Medan, Senin (23/8/2021).

"Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau itu tidak diakomodir justru jualannya pecah-pecah atau menyebar, itu nanti masyarakat tidak tahu mau beli di mana. Tapi kalau ada sentralnya jelas, sentral dagangannya juga tadi sudah disampaikan sesuai dengan jenis dagangan," sebut Bobby.

Bobby menuturkan konsep itulah yang bakal dilakukan ke depan kepada masyarakat. Sentralisasi ini dibuat pastinya nanti bakal diiringi dengan keterjaminan kepastian hukum oleh pemerintah.

"Ini konsep yang hari ini sebenarnya ingin kita sampaikan, gagasan yang ingin kita berikan kepada masyarakat. Sentralisasi ini bagus, bukan makin banyak dagangannya yang sama makin dikit yang beli justru lebih banyak. Dan keterjaminan serta kepastian hukumnya juga lebih baik, keamanannya juga lebih baik ini, nah ini yang agar juga yang paling utama," ucap Bobby.

Selain itu, adanya sentralisasi ini memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan. Jika pendataan baik, ketika ada kebijakan atau bantuan dari pemerintah sudah tersalurkan dengan baik.

"Berikutnya yang saya sampaikan tadi di awal pendataannya lebih gampang. Ketika pendataan lebih gampang apa pun kondisinya seperti pandemi hari ini kita tidak capek-capek lagi untuk pendataan. Ketika pendataan itu baik apa pun kebijakannya, apa pun bantuannya akan tersalur dengan baik," ucap Bobby.

Bobby pun bakal terus memberikan solusi kepada pedagang. Baginya, penindakan yang humanis ke pedagang itu solusi, sehingga mereka tidak melawan.

"Yang humanis itu kalau ada solusi. Kalau hanya kita tindak tidak ada solusi pastinya masyarakat melakukan perlawanan. Karena apa? Karena itu mata pencariannya. Kalau ada solusinya sudah kita kasih tahu pak solusinya seperti ini, bapak dagangannya bisa di sini, nanti kita berikan kepastian hukumnya, kita berikan bantuannya," ujar Bobby.

"Tadi kan kita ada juga di dalam Ranperda tersebut ada bantuan-bantuan permodalan, bantuan-bantuan alat usaha kalau masih seperti itu pun tidak diindahkan, nah kami juga butuh ketegasan dalam menjalankan berbagai kebijakan. Tapi kalau selama ini belum ada solusi, bisa kita anggap wajar masyarakat itu melakukan penolakan tetapi kalau sudah ada solusi mudah-mudahan Ranperda ini cepat selesai, pasti ada solusi yang kemungkinan besar memberikan pemahaman ke masyarakat lebih gampang," ucap Bobby.

Halaman 1 2

Selanjutnya