Surya Paloh: Indonesia Butuh Budaya Malu!

Tim detikcom - detikNews
Senin, 23 Agu 2021 18:03 WIB
Ketum Nasdem Surya Paloh
Surya Paloh (Dokumentasi 20detik)
Jakarta -

Ketum Partai NasDem Surya Paloh bicara soal budaya malu dan pemberantasan korupsi. Bagi Surya Paloh, adanya 100 KPK pun tak akan efektif jika tak ada budaya malu di masyarakat.

"Indonesia masih membutuhkan satu proses interaksi sosial yang cukup kuat untuk menghadirkan budaya malu. Ini yang kita perlukan," kata Surya Paloh di akun YouTube CSIS Indonesia, Senin (23/8/2021).

Menurut Surya Paloh, selain hadirnya KPK sebagai institusi pencegahan hingga penindakan korupsi, perlu dibangun budaya malu korupsi. Budaya malu ini dapat terbentuk melalui unit keluarga hingga hubungan antarwarga.

"Tidak hanya semata-mata karena harus hadir institusi formal seperti KPK, tapi harus bangun kesadaran masyarakatnya itu sendiri yang harus kita lakukan untuk memulai dari mana pun, dari mulai pendidikan keluarga, pendidikan formal, hingga menjadi interaksi sosial masyarakat keseharian, menimbulkan satu budaya asas kepantasan tidak boleh untuk tercerai," ujarnya.

Budaya malu korupsi ini pun, menurut Surya Paloh, melekat dalam kehidupan sehari-hari. Jika tak kenal budaya malu, ada 100 KPK pun bagi Surya Paloh tak efektif memberantas korupsi.

"Nah budaya malu ini yang harus kita akui memerlukan upaya daripada kita sebagai suatu gerakan untuk menghadirkannya dalam nafas kehidupan keseharian kita. Kalau kita tidak mengenal budaya malu, jangankan 1 KPK, 100 KPK tidak akan memberikan daya efektif apa-apa dalam upaya pemberantasan korupsi itu," ucapnya.

Politik Tanpa Mahar Masih Dianggap Bohong

Surya Paloh juga bicara soal sentimen masyarakat terhadap partai politik atau parpol. Surya Paloh mengatakan masih ada anggapan politik tanpa mahar hanyalah bohong belaka.

"Tapi optimisme ini akan terganggu ketika terjadi perdebatan yang konyol di antara kita. Ketika politik tanpa mahar masih dianggap main-main misalnya, ketika politik tanpa mahar dianggap nihilism, bohong," ucapnya.

Di sisi lain, ada upaya partai politik ingin melakukan kerja politik tanpa imbalan. Kerja politik tanpa imbalan ini sebagai bentuk pendidikan politik.

"Sementara ada upaya secara ikhlas, tulus, jujur, untuk ingin laksanakan dan menerapkan model politik tanpa mahar itu, sebagai satu sumbangsih proses pendidikan politik yang berlangsung di negeri ini. Saya pikir ya itu berpulang kembali kepada kesabaran ketabahan konsistensi dari pada siapa pun yang ingin laksanakan politik tanpa mahar itu," ujarnya.

(rfs/tor)