Pengamat: Pemerintah RI-Aussie Jangan Terpengaruh Kartun

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Australia diminta jangan terpengaruh dengan adanya perang kartun di antara media lokal kedua negara. Pemuatan kartun dianggap sebagai salah satu bentuk pengungkapan opini masyarakat. "Itu adalah hal yang wajar. Karena dua negara ini sistem persnya relatif bebas. Jadi sepanjang hanya untuk pengungkapan opini itu hal yang wajar," kata pengamat komunikasi asal UI Deddy Nur Wahid saat dihubungi detikcom di Jakarta, Senin (3/4/2006).Menurutnya, agar tidak tergelincir ke dalam konflik politik, kedua pemimpin pemerintahan itu tidak mengeluarkan tanggapan yang justru dapat memperkeruh suasana. "Kalau pemerintah bersikap dewasa, bisa melihat dengan jernih, maka konflik politis tidak perlu terjadi," ujarnya.Menurutnya, konflik kemungkinan dapat terjadi dalam hubungan antara masyarakat Indonesia dengan Australia. Pasalnya, opini-opini yang dapat menyulut kemarahan masyarakat berkembang dengan pesat."Hubungan masyarakat bisa semakin buruk. Bangsa Indonesia mendapatkan opini yang jelek dari Australia. Begitu pula sebaliknya," jelasnya.Seperti diketahui, pada Sabtu (1/4/2006) lalu media The Weekend Australian mempublikasikan kartun Presiden SBY sebagai seekor anjing yang secara seksual mendominasi seorang pria berkulit hitam dan berambut keriting.Kartun itu disebut-sebut sebagai balasan atas kartun yang dimuat sebuah media di Indonesia. Rakyat Merdeka pada Senin 27 Maret memuat kartun PM Australia John Howard dan Menlu Australia Alexander Downer pada halaman muka. Keduanya digambarkan sebagai dingo, anjing liar yang hidup di Australia.Kartun diberi judul "The Adventure of Two Dingo". Kedua pria berkacamata itu digambarkan sedang bersetubuh. Howard yang ekornya bergoyang menunggangi Downer. (ary/)