Ricuh, Vaksinasi COVID Massal NasDem di Sorong Dibubarkan Satpol PP

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 21 Agu 2021 15:02 WIB
Jakarta -

Partai NasDem menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal bagi warga di Kota Sorong, Papua Barat. Namun acara vaksinasi diwarnai adu mulut hingga akhirnya dibubarkan Satpol PP.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali memprotes keras ricuh dan dibubarkannya vaksinasi massal tersebut oleh Satpol PP Kota Sorong. Adu mulut antara kader NasDem dan Satpol PP Kota Sorong ini beredar di media sosial.

"Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapa pun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi COVID-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan," kata Ahmad Ali dalam keterangannya, Sabtu (21/8/2021).

Menurutnya, program vaksinasi masal yang diinisiasi NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya herd immunity. Ali mengatakan NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan pendistribusian vaksinasi.

"NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian tidak ragu menangkap oknum dan Ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini," tegasnya.

Politikus asal Sulawesi Tengah ini mengaku mengawal program vaksinasi massal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Ali menegaskan pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Arogansi birokrat seperti yang terjadi di Kota Sorong ini jangan sampai terulang. Mereka harus paham di mana dan kapan perlunya menegakkan birokrasi. Kalau ada kelompok masyarakat berusaha membantu pemerintah dengan segala daya upayanya, maka konyol jika secara arogan menghentikannya. Mereka mau mengumpulkan surat tanpa menyelamatkan rakyat?" ujarnya.

Ahmad Ali, yang juga Ketua Fraksi NasDem DPR RI, mengatakan akan mengambil langkah serius terkait pembubaran vaksinasi di Kota Sorong. Sebab, menurutnya, keselamatan wargalah yang lebih utama di atas perbedaan politik.

"Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari COVID-19, kami tidak ragu untuk melawannya. Kami minta aparat penegak hukum segera menangkap mereka yang menghalangi vaksinasi masal di Kota Sorong," imbuhnya.

Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya: