Wakil Ketua DPD RI Ungkap Pentingnya RUU BUMDes bagi Daerah

Angga Laraspati - detikNews
Jumat, 20 Agu 2021 22:42 WIB
Wakil Ketua MPR Mahyudin
Foto: Dok MPR
Jakarta -

Wakil Ketua DPD RI DR. H. Mahyudin menuturkan RUU Bumdes sangatlah penting bagi suatu daerah. Sebab, BUMDes dapat menjadi sarana dan solusi untuk menciptakan sentra-sentra ekonomi baru di pedesaan.

"Dengan memanfaatkan SDM lokal, dan dapat saling bersinergi dengan dunia usaha di pedesaan salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan dana desa, namun dengan pengelolaan serta sistem pelaporan yang profesional dan akuntabel," ujar Mahyudin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Mahyudin menambahkan karena sistem pelaporan yang profesional dan akuntabel tersebut akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi secara masif dengan fundamental yang kuat sejak dari level terbawah dan efeknya akan sangat besar bagi ekonomi negeri

"Karena pertumbuhan tersebut bersifat riil , masif, dan merata di tiap daerah, tidak lagi hanya tergantung pada APBD Kabupaten/Kota," imbuh Mahyudin.

Ia pun angkat bicara usai salah satu Anggota Komisi V DPR RI, Sudjadi mengaku heran tentang pentingnya kehadiran RUU BUMDes. Padahal menurutnya setiap wilayah telah memiliki struktur masing-masing baik mengenai pemerintahan maupun badan usahanya.

Bahkan dalam statement tersebut Sudjadi sempat mengeluarkan kata-kata yang menggelitik dan terkesan melecehkan, yaitu kata 'dagelan'.

Menurut Mahyudin, DPD RI selama ini telah bekerja keras serta berupaya sekuat tenaga untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan daerah khususnya di desa-desa dengan inisiasi RUU BUMDes ini.

"Sangatlah tidak pantas jika upaya sekeras itu ditanggapi dengan kata 'dagelan'. Lagipula tidak jelas, kata itu ditujukan kepada siapa? Apakah terhadap Lembaga DPD RI? Atau terhadap 3 (tiga) kementerian terkait yang ia sebutkan yaitu Kemendagri, Kemendes, atau KemenPUPR?," ungkapnya

"Terlepas dari pihak manapun yang dimaksud oleh Sudjadi, jelas bahwa statement itu bukan hanya merendahkan Lembaga DPD RI yang secara konstitusional berdiri sejajar kedudukannya dengan DPR RI, tapi juga akan mencederai perasaan masyarakat dan Daerah yang kami wakili," sambung Mahyudin.

Ia melanjutkan reaksi bernada negatif dari anggota DPR seperti itu muncul selain karena kurangnya pemahaman terhadap aturan kelembagaan dan mekanisme perundangan yang diatur konstitusi, juga karena tidak mengetahui semangat lembaga DPD RI yang mengusung amanat dari daerah (khususnya desa).

Menurut Mahyudin ini dilakukan agar terjadi pengurangan/ penghilangan disparitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi antara pusat dan daerah, terutama di Desa.

"Perlu diketahui bahwa RUU BUMDes bukanlah RUU pertama yang diinisiasi oleh DPD. Sejak tahun 2010 DPD RI juga telah menginisiasi lahirnya RUU Kelautan yang akhirnya masuk Prolegnas dan diundangkan pada tahun 2014, mekanismenya juga sama, tidak diajukan melalui sinkronisasi di Baleg DPR, melainkan langsung ke Pimpinan DPR untuk dimasukkan dalam Prolegnas," ucap Mahyudin.

Sebagai informasi, RUU BUMDes di inisiasi dan disusun oleh DPD karena memang ada Dasar Hukumnya, yaitu Putusan MK no 92/2012 dan no 79/2014 yang dari kedua putusan tersebut secara eksplisit disebutkan :

Pertama, bahwa kewenangan DPD dalam mengajukan RUU diposisikan sama dengan DPR dan Pemerintah.

Kedua, bahwa kewenangan DPD ikut membahas RUU meliputi semua tahapan dan proses pembahasan RUU sampai dengan pembahasan tingkat II/ sebelum tahap persetujuan.

Ketiga, bahwa DPD memiliki wewenang ikut menyusun Prolegnas pembahasan RUU dilakukan oleh tiga lembaga (DPR, DPD, dan Presiden) secara tripartit.

Point-point dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi diatas telah menjelaskan secara gamblang empowerment yang diberikan kepada DPD bukan dimaksudkan untuk melampaui kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan DPR.

Namun kewenangan itu diberikan secara proporsional sesuai amanat konstitusi, khususnya merujuk pada pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) dalam hubungannya dengan Pasal 20 dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, MK telah menyatakan konstitusional kewenangan DPD dalam:

a.Mengajukan RUU

b.Ikut membahas RUU

c.Persetujuan RUU

d.Penyusunan Prolegnas

e.Pertimbangan terhadap RUU

(ega/ega)