.webp)
Ketua DPRD Sumbar Supardi buka suara soal rehabilitasi rumah dinasnya dengan anggaran Rp 5,6 miliar. Dia mengatakan bagian yang direhabilitasi bukan rumah yang ditempatinya, melainkan bagian belakang rumah dinas.
"Bukan rumah kediaman Ketua DPRD dan keluarga yang direhab. Rumah dinas itu sejak saya huni tahun 2019 belum pernah direnovasi, baik berat atau ringan. Semua yang ada di rumah dinas masih mebel lama, furnitur lama peninggalan ketua sebelumnya, Hendra Irwan Rabhim. Yang dibangun adalah gedung yang selama ini dipakai untuk rapat, berdiskusi. Kondisinya sudah keropos, tak lagi representatif," kata Supardi kepada wartawan, Jumat (20/8/2021).
Supardi mengatakan rehabilitasi itu dilakukan bukan karena dirinya tidak peka terhadap kondisi pandemi Corona di Sumbar. Dia mengatakan bagian yang direhabilitasi merupakan fasilitas untuk publik, bukan digunakan oleh dirinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan tidak peka dengan kondisi hari ini. Tanda peka, makanya kita biarkan kondisi rumah dinas yang kami huni seperti itu. Tidak ada furnitur yang dibeli, tidak ada perabotan baru. Padahal saya punya hak juga untuk mendapatkan itu. Mobil dinas juga masih yang lama, tidak ada yang baru. Tanda kita tahu dengan kondisi saat ini. Sekali lagi, yang dibangun itu adalah gedung belakang rumah dinas. Gedung tersebut adalah fasilitas untuk publik, bukan untuk pribadi," katanya.
Sekwan DPRD Sumbar, Raflis, juga mengatakan rehabilitasi bukan dilakukan untuk rumah yang ditempati oleh Supardi dan keluarga. Dia mengatakan rehabilitasi dilakukan pada bangunan yang ada di bagian belakang rumah dinas.
"Betul, sedang ada pembangunan. Dari hasil di ULP (unit layanan pengadaan), nilai kontrak rehab yang bagian belakang itu adalah sebesar Rp 5,6 miliar, di mana rencana bangunan dan kegunaannya sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Tapi perlu juga diinfokan bahwa pekerjaan tersebut sudah barang tentu membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita dalam kondisi saat ini," kata Raflis.
Raflis menyebut bagian yang direhabilitasi itu berfungsi sebagai ruangan sopir dan ruang rapat. Menurutnya, bangunan itu juga difungsikan sebagai selter jika terjadi bencana.
"Yang direhab itu ruangan di belakang, ruangan sopir, ruang rapat, dan ruang tamu. Juga ada selter (bencana) di sana," katanya.
Sebelumnya, dilansir dari Antara, Raflis mengatakan rehabilitasi rumah dinas dan pagar DPRD Sumbar dilakukan dengan anggaran Rp 8,8 miliar. Dia menyebut rehab itu dilakukan sesuai kebutuhan dan penting dilakukan pada tahun ini.
"Rehab rumah dinas dan pagar kantor DPRD Sumbar dinilai urgen, termasuk rehab ducting AC gedung utama kantor DPRD Sumbar, dengan pagu anggaran Rp 5.493.325.500, namun HPS Rp 1.435.321.486," kata dia.
Dia mengatakan, saat aksi demonstrasi lalu, sempat terjadi perusakan karena pagar yang dimiliki tak layak dan membuat pendemo masuk ke gedung. Dia mengatakan pihak kepolisian juga menyarankan agar membuat pagar yang bisa lebih mengamankan di DPRD Sumbar dan disepakati pagar kantor juga akan dibuat.
"Jadi pagar ini akan mengamankan aset yang ada di kantor DPRD," katanya.
Rehab juga dilakukan untuk ducting AC gedung utama Kantor DPRD Sumbar yang kondisinya, menurutnya, sudah layak direhab karena belum diganti sejak 1995.
Data LPSE Sumbar menunjukkan pagu anggaran rehab rumah dinas DPRD Sumbar Rp 7.360.083.900, namun harga perkiraan sendiri (HPS) Rp 6.876.722.903. Sedangkan rehab pagar kantor DPRD Sumbar pagu anggaran Rp 1.999.635.300, namun HPS Rp 1.999.188.855.
(haf/haf)
