.webp)
Kapan PPKM Jawa Bali berakhir mulai dipertanyakan kembali usai 4 hari perpanjangan PPKM diberlakukan. Sejumlah daerah di Jawa Bali kini menjalankan PPKM berbagai level, mulai level 2 hingga 4.
Sejumlah penyesuaian dan pelonggaran aktivitas masyarakat mulai dilakukan. Salah satunya terkait peningkatan kapasitas tempat ibadah hingga pengunjung mal di Jawa-Bali.
Lalu, Kapan PPKM Jawa-Bali Berakhir?
Kepastian berakhirnya PPKM Jawa Bali masih belum diketahui hingga kini. Namun jika merujuk pada pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, perpanjangan PPKM Jawa Bali akan berlangsung hingga 23 Agustus 2021.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali akan diperpanjang sampai 23 Agustus," kata Luhut dalam paparan media yang digelar virtual, Senin (16/8/2021).
Pada 23 Agustus mendatang, pemerintah akan kembali mengumumkan terkait nasib PPKM di Jawa Bali. Berbagai pertimbangan tentunya juga diperhatikan guna menekan angka penularan COVID-19 di Indonesia.
Kata Luhut-Jokowi soal Perpanjangan PPKM
Pertanyaan soal kapan PPKM Jawa-Bali berakhir juga kerap diterima Luhut. Dia pun menjelaskan terkait aturan yang kini mulai dilonggarkan.
"Saya banyak memperoleh pertanyaan, apakah PPKM akan dilanjutkan apa dihentikan? Saya ingin menjelaskan bahwa karena COVID-19 ini masih menjadi pandemic, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat," tegas Luhut
"Jika situasi COVID-19 terus membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Di mana level 2 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan normal," ungkap dia.
Menurut Luhut, PPKM akan tetap dilakukan selama masih dibutuhkan. Keputusan apakah diperpanjang atau diturunkan level PPKM-nya akan sangat bergantung pada hasil evaluasi mingguan tersebut.
"Oleh karena itu evaluasi akan dilakukan setiap minggu sehingga perubahan evaluasi dapat kita respons dengan cepat," tandas dia.
Penerapan PPKM yang diperpanjang setiap minggu ini juga dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disesuaikan dengan kondisi perkembangan COVID-19.
"Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan," kata Jokowi dalam Pidato Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD dan DPR, Senin (16/8/2021).
Jokowi menyebut kebijakan strategi penanganan COVID-19 memang harus dilakukan secara dinamis. Oleh karena itu, penyesuaian mengenai pengetatan dan pelonggaran aktivitas dilakukan setiap minggu.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat," terangnya.
(izt/imk)
