Surat dengan tanda tangan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, yang berisi permintaan sumbangan untuk penerbitan buku, beredar. Anggota Komisi II DPR Fraksi PPP, Nurhayati Monoarfa mengaku heran dengan yang dilakukan Gubernur Mahyeldi.
Awalnya, Nurhayati menyebut sebetulnya sumbangan itu tidak masalah jika itu sebagai hibah untuk APBD. Namun dia mengingatkan hibah itu harus dipergunakan untuk keperluan dinas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Sumber-sumber APBD itu termasuk sumbangan yang tidak mengikat yang disebut sebagai hibah selama sumbangan itu masuk ke dana APBD provinsi dan dipergunakan untuk keperluan dinas dan harus ada akuntabilitasnya dan dipertanggungjawabkan," kata Nurhayati, saat dihubungi, Kamis (19/8/2021).
Namun Nurhayati mengaku heran dengan yang terjadi terkait sumbangan Gubernur Sumbar. Pasalnya, kata dia, sumbangan tersebut dilakukan oleh orang-orang di luar dinas Provinsi Sumbar.
"Tapi pertanyaan saya kenapa tidak dilakukan oleh kedinasan yang sah, tapi dengan orang-orang yang patut dipertanyakan. Seharusnya surat resmi diedarkan oleh orang dari dinas bukan orang luar kedinasan," ucapnya.
Nurhayati mendesak Pemprov Sumbar segera menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Dia mengaku tak habis pikir dengan yang dilakukan Pemprov Sumbar.
"Sebaiknya Pemprov Sumbar klarifikasi masalah ini, kenapa bisa begitu?" ujarnya.
Simak awal mula persoalannya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Akhir Cerita Mobdin Baru Gubernur Sumbar yang Kini untuk Corona':
