.webp)
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan kendala penyaluran bansos ini adalah validitas data. Menurutnya, data penerima bansos harus dipadankan dan tidak boleh terduplikasi.
"Salah satu yang menjadi kendala kita saat ini adalah pertama adalah validitas data. Maka validitas data itu harus dibangun dari pertama adalah ketepatan kita memotret dan kemudian keterpaduan antarlembaga dalam memotret, maka tidak boleh ada lagi ya banyak data, banyak status yang masing-masing," kata Ghufron.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangankan antarkementerian, yang kadang dalam satu kementerian memiliki pemandangan ataupun perstatusan warga negara itu dalam banyak hal, sehingga mengakibatkan kadang duplikasi, sehingga ada sebagian masyarakat yang bahkan mungkin tidak dapat gara-gara ada banyak duplikasi," tambahnya.
Ghufron berharap pemadanan data penerima bansos dapat meningkatkan ketepatan sasaran dalam segala aspek. Hal itu diperlukan karena, menurutnya, kepadanan data ini akan memudahkan dalam penyaluran bantuan dalam segala aspek.
"Dengan pemadanan, yang diharapkan, apalagi ini bergandengan dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Dukcapil, harapannya, sekali lagi, satu data Indonesia itu akan tercapai. Kalau satu data Indonesia tercapai, validitas data, baik struktur ekonominya, struktur keluarganya, agama dan lain-lain, itu mungkin akan kemudian bisa menjadi terverifikasi secara tepat," katanya.
"Kalau sudah datangnya secara tepat, kemudian kita juga bisa memotret bagaimana kelas kelas ekonomi dan kelas sosialnya, sehingga ketika ada bantuan-bantuan ataupun ada krisis-krisis, kita tidak kemudian masih mendata ulang mendata ulang seakan-akan kita ini tidak memahami terhadap rakyatnya," sambungnya.
Lebih lanjut Ghufron menyebut pentingnya validitas data yakni sebagai orang tua seharusnya paham dengan status masing-masing anggota keluarganya. Dengan itu, uang rakyat dapat digunakan dengan tepat, bukan hanya dikorupsi.
"Karena sesungguhnya kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu dari di republik ini, mestinya paham satu per satu, siapa anggota keluarganya, siapa anak-anaknya, bagaimana status sosialnya. Kalau ini sudah satu, harapannya adalah kemudian uang rakyat bukan hanya tidak dikorup, tapi uang rakyat yang dibelanjakan oleh pemerintah akan tepat sasaran," ujarnya.
(aud/aud)
