.webp)
Boyamin menyebut surat pernyataan DPD itu ditandatangani Ketua DPD RI Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti. Dalam surat itu, kata Boyamin, DPD memberi tanda kepada dua nama yakni Nyoman Adhi Suryadhana dan Harry Zacharias Soeratin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang menandatangani Pak La Nyalla, dua orang itu dikasih bintang. Ini diberi bintang Pak Nyoman dikasih bintang, juga Harry dikasih bintang. DPD mengatakan dari hasil uji kelayakan, dan kepatutan yang telah dilaksanakan secara khusus, DPD RI menyatakan; terdapat 2 nama calon anggota BPK yang diberi tanda bintang, yang tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang diatur UU Nomor 15 Tahun 2006 pasal 13 huruf j, paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan di lingkungan pengelola keuangan negara," ucap Boyamin sambil membaca pernyataan itu.
"Terhadap catatan ini, DPD memberikan kewenangan terhadap DPR untuk memutuskannya. Ini maka saya ajukan PTUN, nanti hakim yang putuskan," lanjutnya.
Sebelumnya, MAKI dan LP3HI resmi menggugat Ketua DPR RI Puan Maharani ke PTUN Jakarta. Puan digugat menyangkut seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Gugatan MAKI dan LP3HI telah terdaftar di laman resmi PTUN Jakarta. Gugatan ini bernomor perkara 191/G/2021/PTUN Jakarta.
MAKI mengatakan Puan Maharani telah menerbitkan Surat Ketua DPR nomor PW/09428/DPR RI/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 kepada pimpinan DPD RI tentang Penyampaian Nama-nama Calon Anggota BPK RI berisi 16 orang. Ada 2 nama yang menurut mereka dipaksakan lolos, sehingga digugat yakni Nyoman Adhi Suryadnyana dan Harry Z Soeratin.
Berdasarkan riwayat hidup, Nyoman Adhi Suryadnyana pada periode 3 Oktober 2017 sampai 20 Desember 2019 adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea-Cukai Manado (kepala satker eselon III), yang juga merupakan pengelola keuangan negara (kuasa pengguna anggaran/KPA).
Sedangkan Harry Z Soeratin pada Juli 2020 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang juga merupakan jabatan KPA, dalam arti masih menyandang jabatan KPA.
(zap/mae)
