Wakil Ketua MPR Tegaskan Belum Ada Keputusan Amandemen UUD '45

Jihaan Khoirunissa - detikNews
Selasa, 17 Agu 2021 15:44 WIB
Syarief Hasan
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan pihaknya belum memutuskan apapun tentang Amandemen UUD NRI 1945. Termasuk rencana amandemen terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurutnya rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian dan MPR RI belum membuat keputusan final. Syarief menyebut pengkajian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah PPHN yang dibutuhkan perlu untuk diperkuat melalui amandemen atau tidak.

"MPR RI belum memutuskan apapun karena masih melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dari semua aspek ketatanegaraan. Pengkajian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah Amandemen UUD NRI 1945 perlu dilakukan untuk memasukkan PPHN atau cukup dengan penguatan UU RPJPN dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai payung hukum rencana pembangunan nasional. Begitu pun pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (17/8/2021).

Apalagi ia menilai Amandemen UUD NRI Tahun 1945 berpotensi melebar pada pembahasan lain yang saat ini belum diperlukan, di antaranya periodesasi jabatan Presiden/ Wakil Presiden dan sebagainya, meski tata cara amandemen sudah diatur dalam UUD pasal 37 ayat 1 dan 2.

"Kajian bersama dilakukan dengan melibatkan para akademisi, stakeholder terkait, dan organisasi masyarakat lainnya agar MPR mendapatkan masukan maksimal dan bahwa apabila wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan apakah akan meluas dan dapat terkontrol," terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR yang mengkoordinasikan bidang Pengkajian Ketatanegaraan ini menjelaskan pandangan para akademisi dan masyarakat yang melihat ada potensi perubahan berlebihan apabila dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

"Masyarakat mengkhawatirkan amandemen UUD NRI 1945 seperti membuka kotak Pandora sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Jokowi. Tidak ada jaminan bahwa amandemen UUD NRI 1945 tidak akan melebar kemana-mana," katanya.

Menurut Syarief, para civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia melihat PPHN dirasa belum perlu, karena sudah ada RPJMN yang mengatur rencana pembangunan berkelanjutan.

"Sebagian besar sivitas akademika perguruan tinggi di berbagai wilayah yang kami datangi lewat program FGD MPR RI dan banyak masukan yang menyatakan PPHN belum perlu dihadirkan hari ini, sebab kita sudah memiliki RPJMN yang memuat rancangan pembangunan yang berkelanjutan," terangnya.

Syarief Hasan menilai, RPJPN sudah cukup menjadi rancangan pembangunan berkelanjutan. Sehingga hanya perlu dikuatkan agar tetap konsisten meski berganti pemimpin.

"Dari masukan akademisi di berbagai perguruan tinggi, RPJPN yang dikukuhkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 sudah cukup menjadi landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kita hanya perlu melakukan penguatan sehingga RPJPN tersebut dilaksanakan konsisten dan berkesinambungan pada setiap era kepemimpinan," katanya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menegaskan, Pimpinan MPR RI akan melibatkan seluruh masyarakat dalam pembahasan berbagai isu strategis ketatanegaraan Indonesia.

"Semua masyarakat, khususnya akademisi akan terus dilibatkan untuk memberikan kritikan, masukan, dan saran dalam pembahasan isu-isu ketatanegaraan. Kami dari Partai Demokrat akan mengawal aspirasi rakyat Indonesia," tuturnya.

Ia mengatakan akan lebih baik jika pemerintah lebih fokus pada penanganan Pandemi COVID-19. Mengingat hal tersebut merupakan prioritas utama saat ini.

"Kami juga mendapatkan masukan bahwa PPHN belum memiliki urgensi hari ini. Pemerintah tidak boleh terbagi fokusnya dan Pemerintah lebih baik fokus melakukan penanganan Pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional. Keselamatan dan kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama kita," pungkasnya.

(ega/ega)