Round-Up

Kesederhanaan Ditonjolkan Jokowi saat Pakai Baju Adat Baduy di Senayan

Tim detikcom - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 20:10 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Muncul beragam makna di balik Presiden Joko Widodo (Jokowi) memakai baju adat suku Baduy saat menghadiri Sidang Tahunan MPR 2021. Jokowi dinilai ingin menonjolkan kesederhanaan.

Jokowi Nyaman Pakai Baju Adat Baduy

Saat menutup pidato kenegaraan, Jokowi menjelaskan alasan dirinya mengenakan pakaian adat suku Baduy. Jokowi mengaku senang akan desainnya yang sederhana.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel dan nyaman dipakai," kata Jokowi di Sidang Tahunan MPR 2021 seperti disiarkan secara virtual, Senin (16/8).

Jokowi juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang telah menyiapkan baju adat tersebut. Jokowi mengaku nyaman memakai pakaian adat Baduy.

Tepis Stigma Negatif ke Suku Baduy

Kantor Staf Presiden melalui akun Twitter-nya mengungkap bahwa Presiden Jokowi memakai baju adat Suku Baduy, yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Jokowi tampak memakai telekung, baju kutung, dan tas selempang. Telekung adalah ikat kepala, kadang disebut 'koncer' atau 'roma'. Ikat kepala ini merupakan hasil tenun masyarakat Baduy. Kutung adalah baju putih berlengan panjang tanpa kerah, juga disebut 'jamang sangsang'.

Lantas, apa alasan Jokowi memakai baju adat Baduy? Jokowi ingin memberikan penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai dan adat suku Baduy.

"Presiden @jokowi memilih menggunakan pakaian adat suku Baduy sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai2 adat dan budaya suku Baduy," tulis KSP melalui akun Twitter @KSPgoid, Senin (16/8/2021).

Selain itu, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan menjelaskan Jokowi juga ingin menangkal stigma terhadap suku Baduy.

"Presiden mengangkat ke tingkat paling tinggi di salah satu acara kenegaraan. Hal ini dapat dimaknai sebagai cara presiden untuk menghentikan stigma dan makna negatif dari penyebutan suku Baduy," kata Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Pembangunan Manusia, Abetnego Tarigan, dalam keterangan tertulis, Senin (16/8).

Dalam penjelasan di keterangan tertulis KSP, sebutan 'Baduy' sendiri merupakan sebutan yang disematkan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat adat sub-Sunda yang tinggal di wilayah Lebak, Banten. Namun penyebutan suku Baduy cenderung mengarah pada makna peyorasi karena kaitan sejarahnya sebagai produk era kolonial Belanda. Para kolonial secara gegabah mengidentifikasi suku Baduy layaknya suku Badawi di tanah Arab yang hidup secara nomaden dan dianggap liar.

Walaupun kelompok masyarakat ini menyebut dirinya sebagai Urang Kanekes. Namun, dalam perkembangannya, istilah 'Baduy' kini tidak lagi bersifat peyoratif karena penyebutannya oleh banyak orang tanpa ada niat merendahkan.

"Istilah 'Baduy' dilekatkan pada mereka oleh orang luar dan terus berlanjut sampai sekarang. Tapi saya pun kadang pakai istilah 'Baduy' karena sangat sering digunakan dan tidak dengan maksud merendahkan," ungkap Hilman Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).