Jokowi Dikritik soal RUU Masyarakat Adat, Ngabalin: Bolanya di DPR

Tim Detikcom - detikNews
Senin, 16 Agu 2021 18:29 WIB
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin
Ali Mochtar Ngabalin (Hilda Meilisa Rinanda/detikcom)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik oleh LSM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menyebut Jokowi kerap mengenakan pakaian adat dalam setiap kesempatan tetapi tak kunjung mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan saat ini RUU Masyarakat Adat telah selesai di pemerintah, tinggal dibahas di DPR.

Awalnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melalui akun Twitternya mengkritik Jokowi yang kerap menggunakan pakaian adat tetapi tak kunjung mengesahkan RUU Masyarakat adat.

"Presiden Jokowi sering menggunakan baju adat, tapi RUU Masyarakat Adat yang akan melindungi Masyarakat Adat tak kunjung disahkan dan masih banyak wilayah adat yang digusur oleh perusahaan tambang dan perkebunan. Apa pendapat Sobat Nusantara? #SahkanRUUMasyarakatAdat," tulis @RumahAMAN, Senin (16/8/2021).

Berdasarkan rilis di website-nya Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menilai pakaian adat dari Masyarakat Adat Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi hari ini sekadar pembungkus badan. Namun ia menilai Indonesia dibuat sangat jauh dari paradigma pembangunan ala Baduy yang begitu menghormati bumi.

"Janji Nawacita belum terpenuhi satu pun," kata Rukka. detikcom juga telah mengkonfirmasi ke Rukka untuk mengutip rilis tersebut.

"Perampasan wilayah adat terus terjadi; Satgas Masyarakat Adat menguap; Undang-Undang Masyarakat Adat belum disahkan, terus melemah di DPR, dan malah yang disahkan adalah Revisi Undang-Undang Minerba dan Omnibus Cilaka (Undang-Undang Cipta Kerja)," imbuhnya.

Selain itu, Rukka berbicara terkait penanganan COVID-19 dan vaksin yang susah diakses oleh Masyarakat Adat. Sementara pada pidatonya, Jokowi turut menyoroti situasi pandemi dan upaya yang sudah maupun tengah dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah tetapi tidak menyinggung kondisi masyarakat adat di tengah pandemi.

Menanggapi hal tersebut, Ali Ngabalin mengatakan saat ini RUU Masyarakat Adat telah selesai di pemerintah. Kini tinggal dibahas di DPR dan telah masuk program legislasi nasional (prolegnas).

"Rancangan UU Masyarakat Adat itu sudah sampai di DPR, jadi tinggal bola sekarang ada di DPR," kata Ngabalin saat dihubungi terpisah.

"Jadi kenapa Presiden juga setiap acara hari-hari besar kemerdekaan berpakaian adat karena tingkat kepedulian Presiden kepada UU itu maupun bagaimana mensosialisasikan, mempromosikan adat, suku, itu (RUU Masyarakat Adat) sudah selesai semua, tinggal sekarang di DPR," ujar Ngabalin.

Lebih lanjut, Ngabalin juga menjawab terkait akses vaksinasi bagi masyarakat adat, Ngabalin mengatakan pemerintah berupaya mencapai target 70% masyarakat Indonesia telah divaksinasi pada akhir tahun ini. termasuk masyarakat adat.

"Itu menjadi atensi program prioritasnya yang sampaikan Menteri Kesehatan, kemudian yang kedua itu untuk vaksinasi itu justru pemerintah mengharapkan berharap banyak makanya kenapa presiden genjot terus itu agar di akhir 2021 ini ada 70 persen rakyat Indonesia itu sudah divaksin, kalau 70 persen itu berarti 181 juta masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat di Makassar, di Aceh di Medan, di NTT, dll semua sudah," imbuhnya.

Sebelumnya, DPR RI mengesahkan 33 rancangan atau revisi undang-undang (UU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Salah satu RUU yang ada dalam daftar Prolegnas itu adalah RUU tentang Masyarakat Hukum Adat.

(yld/tor)