.webp)
Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengkritik aplikasi PeduliLindungi yang menurutnya justru menyulitkan pemerintah sendiri. Satgas Penanganan COVID-19 Pusat menegaskan bahwa aplikasi serupa juga dipakai oleh negara tetangga seperti Singapura.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, Wiku Adisasmito, menyebut bahwa aplikasi PeduliLindungi dikembangkan dengan tujuan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi terkait perkembangan penanganan COVID-19. Termasuk, kata dia, untuk memperoleh sertifikat digital vaksin Covid-19.
"Pengembangan aplikasi ini sudah melibatkan berbagai pihak. Aplikasi serupa juga digunakan di negara-negara lainnya seperti Korea Selatan dan Singapura," kata Wiku kepada wartawan, Minggu (15/8/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun dikritik, Wiku tetap menyampaikan ucapan terima kasih atas masukan dari masyarakat. Dia memastikan pemerintah akan menyempurnakan aplikasi tersebut.
"Pemerintah sangat berterima kasih atas masukannya masyarakat dan berbagai pihak terhadap aplikasi PeduliLindungi dan tentunya pemerintah akan terus menyempurnakan aplikasi ini untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Wiku menyebut vaksinasi memang tidak sepenuhnya melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Tapi, dengan vaksinasi dapat meminimalisasi penularan yang terjadi di masyarakat.
"Tentunya, untuk mencegah penularan, maka protokol kesehatan, pengendalian mobilitas, yang diikuti dengan penguatan 3T menjadi hal yang penting dan ini akan terus ditingkatkan oleh pemerintah. Upaya ini juga membutuhkan dukungan dari masyarakat agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran," ujarnya.
Seperti diketahui, cerita seorang warga tak bisa masuk mal karena tidak terdata di aplikasi PeduliLindungi meski sudah divaksin di luar negeri viral. Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengkritik aplikasi PeduliLindungi yang menurutnya justru menyulitkan pemerintah sendiri.
"Selain belum efektif saat ini karena sistem database belum terintegrasi kemudian juga cakupan vaksinasinya juga belum 50%, terbatas, orang akses juga terbatas, masih menunggu antrean dan sebagainya," ujar Dicky Budiman kepada detikcom, Jumat (13/8).
"Ini (PeduliLindungi) akan menyulitkan pemerintah sendiri dan dunia usaha jadi niatnya betul untuk membatasi tetapi itu bukan akar masalahnya," imbuhnya.
Menurut Dicky, masalah utamanya yakni 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Dicky mengatakan jika 3T di Indonesia kuat maka tidak perlu adanya aplikasi semacam PeduliLindungi.
Menurutnya, sertifikat vaksin yang ada di aplikasi PeduliLindungi tidak bisa jadi patokan tunggal seseorang untuk beraktivitas. Dia menekan, masih banyak orang yang belum divaksin sehingga upaya mencapai kekebalan komunal (herd immunity) belum tercapai.
"Jadi masalahnya adalah sekali lagi walaupun di aplikasi ini diperbaiki tetapi dari jumlah orang yang sudah menerima vaksinasi lengkap ini juga masih sedikit. Saya melihat ini (PeduliLindungi) tidak bisa diterapkan saklek," imbuhnya.
Lihat Video: Aplikasi PeduliLindungi Dikritik, Begini Respons Pemerintah
