Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR RI bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI sekaligus penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo memastikan dirinya akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR RI untuk menyampaikan pidato mengenai kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selama setahun terakhir. Sehingga rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan dan lembaga negara.
Bamsoet menjelaskan Sidang Tahunan MPR RI akan menjadi forum menegakkan kedaulatan rakyat, membangun komunikasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Adapun upaya ini diwujudkan melalui laporan kinerja pelaksanaan wewenang dan tugas masing-masing lembaga negara, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Presiden Joko Widodo juga sepakat dengan MPR RI agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dibuat secara sederhana, efektif dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama, yang terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat. Sidang Tahunan MPR RI diselenggarakan hari Senin, 16 Agustus 2021, dimulai Pukul 08.30 WIB secara sederhana serta menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (13/8/2021).
Ketua DPR RI ke-20 ini juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensekneg Pratikno dan Menseskab Pramono Anung tentang perkembangan pelaksanaan kajian substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang menjadi salah satu tugas MPR RI.
Ia mengatakan, secara substansi ada arus besar aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya PPHN. Diketahui, PPHN diharapkan untuk memastikan satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi NKRI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
"Pokok-Pokok Haluan Negara yang dimaksud bukanlah cetak biru (blueprint) pembangunan yang bersifat teknokratis. Substansi Pokok Pokok Haluan Negara hanya mengatur hal-hal yang bersifat filosofis dan turunan pertama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara sama sekali tidak akan mengurangi ruang dan kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, lanjut Bamsoet, Presiden Jokowi juga menyampaikan berbagai hal seputar perkembangan penanganan pandemi COVID-19. Diketahui, pemerintah terus menambah pasokan vaksin COVID-19 guna memenuhi kebutuhan vaksinasi nasional.
Adapun hari ini Indonesia kembali mendatangkan 5 juta dosis vaksin COVID-19 siap pakai merk CoronaVac yang diproduksi Sinovac. Menurut Bamsoet, kedatangan vaksin CoronaVac tahap ke-36 ini menandakan total vaksin yang telah didatangkan ke Indonesia mencapai lebih dari 185 juta.
"Mulai Agustus 2021, program vaksinasi nasional telah diperluas dan dipercepat dengan target 2 juta dosis suntikan per hari. Per 12 Agustus 2021, dari target 208.265.720 sasaran vaksinasi nasional, pemerintah sudah menyuntikan vaksinasi ke-1 kepada 51.894.566 warga. Sedangkan penyuntikan vaksinasi ke-2 sudah dilakukan kepada 25.744.850 warga," paparnya.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menambahkan Presiden Jokowi juga sudah menaikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 744,75 triliun.
Menurutnya, angka tersebut meningkat 6,4% dibandingkan pagu anggaran semula sebesar Rp 669,43 triliun. Ia menjelaskan kenaikan tersebut juga seiring dengan kenaikan tiga program dalam PEN antara lain program kesehatan naik dari Rp 193,9 triliun menjadi Rp 214,95 triliun, program perlindungan sosial naik dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187 triliun serta program prioritas naik dari Rp 117,04 triliun menjadi Rp 117,94 triliun.
"PEN 2021 juga memberikan insentif perpajakan dunia usaha mencapai Rp 62,8 triliun. Serta dukungan usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) dan korporasi mencapai Rp 161,2 triliun. Pada Semester I-2021, realisasi anggaran PEN sudah mencapai Rp 305,5 triliun atau sekitar 41,02 persen dari total pagu yang mencapai Rp 744,75 triliun," pungkasnya.
Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.
(akn/ega)
