Jaksa KPK Kabulkan Permohonan JC Eks PPK Bansos Corona Matheus Joko

Zunita Putri - detikNews
Jumat, 13 Agu 2021 18:41 WIB
Jakarta -

Jaksa KPK mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) mantan PPK Bansos Corona Matheus Joko Santoso. Joko diyakini jaksa bukan pelaku utama dalam kasus korupsi bansos Corona (COVID-19).

"Berdasarkan penerimaan tersebut, kami jaksa berkesimpulan status JC dapat diberikan kepada Terdakwa Matheus Joko Santoso karena telah memenuhi sesuai keputusan pimpinan KPK tentang penetapan saksi pelaku kerja sama atau JC atas nama Matheus Joko Santoso. Namun Terdakwa diwajibkan membayar denda setelah memperoleh hukum tetap," kata jaksa Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Jumat (13/8/2021).

Adapun pertimbangan jaksa mengabulkan JC adalah Joko merupakan anak buah yang menjalankan perintah atasan, dalam hal ini atasan Joko adalah Juliari Peter Batubara selaku Mensos saat itu. Joko juga dinilai terus terang selama proses penyidikan.

"Kedudukan Terdakwa sebagai PPK bansos COVID-19 yang bersama-sama Adi Wahyono menerima perintah Juliari P Batubara selaku Mensos untuk kumpulkan fee bansos Rp 10 ribu per paket dari penyedia bansos COVID-19, selanjutnya Terdakwa yang bertugas mengumpulkan uang fee bansos serta proses Terdakwa adalah bukan sebagai pelaku utama, melainkan perpanjangan tangan dari Juliari P Batubara dalam merealisasikan pengumpulan uang fee tersebut," ungkap jaksa.

Joko juga dinilai jaksa memberikan keterangan konsisten di setiap persidangan, baik saat Joko sebagai saksi maupun terdakwa. Joko juga sudah mengembalikan sejumlah uang yang dinikmati.

"Terdakwa telah mengembalikan sebagian aset yang dinikmati, yaitu Rp 176 juta, dan Rp 470 juta ke rekening KPK, dari Daning Saraswati menyerahkan mobil Toyota tahun 2020 yang telah disita KPK," ucap jaksa.

Joko Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 1,5 M

Meski begitu, jaksa tetap menuntut Joko membayar uang pengganti Rp 1,5 miliar. Tuntutan uang pengganti dihitung dari uang fee bansos yang dipakai Joko.

"Terdakwa telah menggunakan uang fee untuk kepentingan Terdakwa, yakni uang Rp 100 juta diberikan terdakwa ke Daning Saraswati untuk menambah uang pembelian satu buah mobil Toyota Vios silver. Kedua uang Rp 1,460 miliar diberikan Terdakwa ke Daning untuk membelikan rumah di Cluster Yara Jakarta Garden City Cakung, Jaktim. Maka Terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti total Rp 1,560 miliar," kata jaksa.

Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan Joko tidak mendukung program pemerintah bersih dari KKN dan perbuatan dilakukan dalam masa darurat COVID-19. Sedangkan hal yang meringankannya, Joko belum pernah dihukum, berterus terang, dan menyesali perbuatannya.

Joko diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Joko melanggar Pasal 12 huruf (i) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(zap/fas)