Negosiasi Alutsista Langsung ke Pabrik Dinilai Minim Risiko Korupsi

Khoirul Anam - detikNews
Jumat, 13 Agu 2021 11:32 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendorong industrialisasi di sektor pertahanan. Ini produk yang sudah dibuat RI
Foto: dok detikcom
Jakarta -

Jakarta Defence Studies (JDS) mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan negosiasi langsung ke para produsen alutsista. Kelompok kajian masalah pertahanan dan wacana-wacana strategis ini menilai langkah tersebut merupakan terobosan dalam upaya pembelian alutsista.

Co-Founder JDS Edna Caroline mengatakan langkah yang ditempuh Prabowo merupakan salah satu cara untuk mempersempit kemungkinan terjadinya korupsi dan kolusi. Hal ini diungkapkan dalam webinar bertajuk From Minimum to Essential Force: Modernising The Indonesian Armed Force.

"Ini adalah sebuah terobosan. Saya tahu Prabowo pergi ke sejumlah negara sendiri karena dia ingin memotong adanya komunikasi yang terjalin dengan pihak ketiga. Dia ingin memastikan tidak ada korupsi," kata Edna dalam keterangannya, Jumat (13/8/2021).

Diketahui, sejak awal menjabat, Prabowo terlihat giat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara, seperti Prancis, Inggris, Rusia, Jepang, hingga Korea Selatan untuk memperkuat alutsista RI melalui penjajakan kemungkinan pengadaan dari negara produsen.

Menurutnya, pembelian alutsista canggih dari negara lain tidak bisa terealisasi dalam jangka waktu singkat. Pasalnya, proses pengadaan alutsista memakan waktu lama, bahkan meski sudah ada kontrak.

Ia memberi contoh, pada tahun 2003 lalu pemerintah pernah meneken kontrak pengadaan kapal patroli sigma dari Belanda. Desain dari kapal ini memang dapat diubah-ubah dalam jumlah bagian lambung sesuai di mana ditempatkannya.

Saat itu, lanjutnya, pemerintah Indonesia dan Belanda meneken kontrak kerja sama pengadaan komponen kapal patroli Sigma pada 2003. Namun, dalam prosesnya memakan waktu hingga dua tahun hingga 2005.

"Kontrak sudah diteken di 2003, tetapi setelah itu ada beberapa kesepakatan lain yang harus diteken selama dua tahun ke depan. Kita mendapatkan badan kapal, tapi sistem operasional dan sistem persenjataannya harus menunggu dua tahun," katanya.

"Karena ternyata sistem persenjataan kapal tersebut bukan berasal dari Belanda, tetapi dari anggota NATO lainnya. Pada akhirnya, kesepakatan itu dibatalkan," jelasnya.

Edna menilai pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat secara masif untuk mempercepat modernisasi alutsista. Apalagi, modernisasi alutsista saat ini tak hanya bicara mengenai antisipasi munculnya konflik, tetapi untuk menjaga kedaulatan bangsa.

"Berdasarkan data Litbang Kompas pada April lalu, ada dukungan yang besar untuk modernisasi setelah kecelakaan Nanggala. 92% masyarakat mendukung itu. Jumah orang yang mendukung sangat besar, saya tidak berpikir orang-orang menentang ini," jelasnya

(akd/ega)