"Saya menyambut baik adanya upaya perbaikan data kematian akibat COVID-19 yang dilakukan pemerintah, agar sejumlah upaya pengendalian COVID-19 lebih tepat sasaran," terang politisi yang akrab disapa Rerie ini dalam keterangannya, Kamis (12/8/2021).
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8), menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Hal ini, menurut Jodi, karena ditemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Jadi, tambahnya, terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah.
Menurut Rerie, bila distorsi data kematian disebabkan terjadi keterlambatan pelaporan, patut diduga pelaporan indikator pengendalian COVID-19 lainnya seperti data kasus positif, angka kesembuhan, dan kasus aktif bisa mengalami hal yang sama.
Ia pun menyarankan untuk memperbaiki data secara menyeluruh agar data yang ada mencerminkan kondisi lapangan sesungguhnya. Sehingga, kata dia, upaya pengendalian COVID-19 secara nasional dapat dilakukan lebih terukur dan terarah.
Selain itu, tambah Rerie, peningkatan pemahaman dan kompetensi para petugas pelaksana di lapangan dalam pengambilan dan pengolahan data juga harus dilakukan agar kualitas data yang dihasilkan jauh lebih baik.
Karena, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, produk data yang dihasilkan tidak hanya dipengaruhi oleh konsistensi input data semata.
Secara teknis, ujar Rerie, keakuratan data sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kelayakan jumlah sampel yang diambil, metode pengambilan sampelnya dan konsistensi kriteria sampel yang diambil, serta kompetensi pelaksananya.
Sehingga, menurutnya, dengan jumlah sampel yang diambil lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya, ada potensi menghasilkan data yang kurang akurat.
Rerie menjelaskan, bila jumlah sampel yang diambil kurang memadai dan dengan metode pencatatan yang tidak konsisten, bisa jadi data yang dihasilkan sangat bias. Hal ini, kata dia, akan menyulitkan upaya pengendalian COVID-19 secara nasional.
Oleh karena itu, tegas Rerie, upaya perbaikan data dalam penanggulangan COVID-19 ini harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga dasar pengambilan kebijakan di masa datang bisa lebih akurat menggambarkan kondisi lapangan sesungguhnya.
Rerie berharap, upaya perbaikan data ini bisa segera dituntaskan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan bisa segera diatasi dan tidak terus berulang. Karena, tegasnya, dengan data yang akurat dan langkah yang tepat, penyebaran COVID-19 bisa segera terkendali.
(ega/ega)