Pedagang angkringan di Jakarta Barat (Jakbar), Muhammad Aslam, menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta karena memperpanjang masa PPKM. Beberapa partai koalisi Jokowi berkomentar.
Salah satunya PDIP. Elite PDIP Hendrawan Supratikno menilai keadaan pandemi ini membuat masyarakat tidak sabar. Padahal, menurutnya, pandemi belum berakhir dan tidak tahu kapan selesai.
"Sekarang banyak yang menjadi kurang sabar. Sebentar-sebentar mau menuntut, mau menggugat. Pandemi yang panjang, yang kapan berakhirnya tidak tahu, telah menimbulkan ketidakpastian dan kegelisahan. Semua berharap badai cepat berlalu. Semua ingin keajaiban datang dengan cepat," kata Hendrawan, kepada wartawan, Kamis (12/8/2021).
Hendrawan meminta masyarakat mengerti banyaknya persoalan yang terjadi di masa pandemi ini, terutama terhadap sektor ekonomi. Dia mengatakan titik terang kini sudah mulai terlihat dengan gencarnya pemerintah melakukan vaksinasi COVID terhadap masyarakat. Dia berharap masyarakat bersabar.
"Vaksinasi semakin gencar. Imunitas kerumunan mulai terbentuk. Kita tetap bersabar dalam disiplin panjang. Disiplin ini akan membentuk karakter kolektif yang menjadi modal sosial penting bagi kemajuan peradaban bangsa," ujarnya.
Kemudian, Ketua DPP PKB Daniel Johan menghormati adanya gugatan itu. Namun, dia meminta pemerintah tetap menanggapi dengan bijak keluhan di masyarakat.
"Evaluasi atas kekurangan-kekurangan yang ada harus dilakukan, termasuk mendengarkan segala keluhan masyarakat selama pandemi ini sehingga tuntutan para pedagang angkringan perlu ditanggapi bijak oleh pemerintah," ujarnya.
Daniel mengatakan pemerintah perlu mengajak diskusi pihak yang menggugat untuk berdiskusi. Dengan begitu, menurutnya, mereka akan merasa didengar.
"Hal ini karena rasa peduli mereka dengan kondisi negara, pemerintah perlu mengajak diskusi dan meminta masukan serta saran dari mereka. Dengan demikian tuntutan rakyat kecil ini merasa didengar. Saluran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus dibuka sehingga ada masukan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan merupakan bagian dari good governance," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
(eva/tor)