Mahfud: Komnas HAM-KPK Rumpun Eksekutif tapi Bukan Bagian Kekuasaan Presiden

Kadek Melda - detikNews
Kamis, 12 Agu 2021 12:27 WIB
Jumpa pers Mahfud Md usai pertemuan dengan TP3
Menko Polhukam Mahfud Md (Foto: YouTube Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dia menyebut Komnas HAM sebagai lembaga independen yang masuk dalam rumpun eksekutif tetapi tidak dalam kekuasaan presiden.

"Komnas HAM dirancang sebagai lembaga independen. Komnas HAM bukan bagian dari kekuasaan pemerintah yang dipimpin presiden. Kalau poros kekuasaan dibagi tiga trias politica, Komnas HAM pasti bukan lembaga legislatif karena nggak membuat undang-undang. Komnas HAM pasti bukan lembaga yudikatif karena dia tidak mengadili pelaksanaan atau pelanggaran terhadap undang-undang," kata Mahfud dalam acara laporan tahunan Komnas HAM RI tahun 2020 yang disiarkan secara virtual, (12/8/2021).

"Tapi Komnas HAM ada di rumpun eksekutif tapi bukan bagian dari kekuasaan presiden, meskipun presiden kepala eksekutif. Lo kok begitu? Begitu desain konstitusionalnya. Komnas HAM itu ada di rumpun eksekutif tapi bukan bagian dari kekuasaan presiden, yang biasanya disebut eksekutif," sambungnya.

Mahfud menuturkan, selain Komnas HAM, lembaga independen lainnya yang masuk dalam rumpun eksekutif adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga-lembaga itu, kata Mahfud, merupakan lembaga yang didesain secara otonom.

"Selain Komnas HAM, ada KPK. KPK itu ada di rumpun eksekutif tapi bukan bagian dari eksekutif yang dipimpin presiden. KPU ada di rumpun eksekutif karena bukan legislatif, bukan yudikatif tapi dia di luar kekuasaan presiden. Bawaslu, Ombudsman, LPSK, itu semua ada di rumpun eksekutif tapi bukan di bawah presiden, didesain sebagai lembaga yang otonom," tuturnya.

Mahfud mengatakan pemerintah tidak akan mengintervensi Komnas HAM. Dia menyampaikan pemerintah memiliki jalur sendiri untuk melakukan dan mengatur penegakan HAM, salah satunya melalui Kemenkumham.

"Oleh sebab itu, pemerintah tidak pernah dan tidak akan pernah mengintervensi Komnas HAM. Kalau ada, apa? Pemerintah punya proyek atau program untuk melakukan dan penegakan atau penguatan HAM tidak ke Komnas HAM, kita punya Dirjen HAM sendiri. Mau ada TGPF (tim gabungan pencari fakta)? Kita sendiri, Komnas HAM sendiri, karena Komnas HAM independen dan bisa dianggap lebih objektif oleh masyarakat," ujarnya.

Mahfud mempersilakan Komnas HAM bekerja sebebas mungkin sesuai dengan amanat undang-undang (UU). Mahfud mengatakan hasil rekomendasi dan temuan Komnas HAM nantinya akan ditindaklanjuti pemerintah sesuai dengan prosedur.

"Bersamaan dengan pernyataan ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa silakan Komnas HAM bekerja sebaik-baiknya sebagai lembaga yang independen sesuai dengan amanat UU. Rekomendasi Komnas HAM atau temuan Komnas HAM tentang hasil kerjanya di dalam penegakan HAM itu ditindaklanjuti pemerintah sesuai prosedur yang tersedia," ucapnya.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan pemerintah tidak bisa melangkahi wewenang Komnas HAM. Bila nantinya ada laporan seseorang terkait adanya pelanggaran HAM berat, yang dapat menentukan pelanggaran HAM berat atau tidak hanya Komnas HAM.

"Tidak bisa orang misalnya menemukan sesuatu pelanggaran HAM yang dianggap pelanggaran HAM berat lalu minta ke pemerintah, nggak bisa. Dulu yang membuat rakyat tuh harus Komnas HAM. Pemerintah tak bisa melangkahi wewenang Komnas HAM itu," imbuhnya.

(knv/knv)