Tiga jenderal ikut terjun ke lapangan untuk memburu sisa enam buron teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pimpinan Ali Kalora. Tiga jenderal itu adalah Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso, Danrem 132/Tadulako Brigjen TNI Farid Makruf, dan Kepala Operasi Satgas Madago Raya Brigjen Reza Arief Dewanto.
"Kapolda Sulteng, Danrem 132/Tadulako, dan Kaops Madago Raya setelah memberikan arahan kepada personel Satgas Madago Raya langsung turun ke lapangan dengan menunggangi motor trail," ujar Wakasatgas Humas Operasi Madago Raya AKBP Bronto Budiyono kepada wartawan, Rabu (11/8/2021).
Bronto mengatakan tiga jenderal ikut bermalam di pos sekat yang biasa ditempati personel Satgas Madago Raya. Tiga jenderal itu juga menunjukkan kepiawaiannya dalam memasak santapan malam menu ala pasukan di lapangan.
Lebih lanjut Bronto menjelaskan Kapolda Sulteng hingga Danrem 132/Tadulako menyisir beberapa perkampungan di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Selatan (PPS) untuk menyapa warga. Mereka sekaligus mencari keberadaan 6 buron teroris MIT Poso.
"Seperti biasa, kedatangan Kapolda Sulteng di setiap pos sebagai upaya untuk memberikan dorongan moril agar anggota tetap semangat dalam tugas. Bekerja tanpa pamrih untuk Merah-Putih," kata Bronto.
"Selain itu, Kapolda Sulteng selalu memberikan bantuan sembako di setiap pos yang dikunjungi. Hal kecil yang selalu menjadi perhatiannya," imbuhnya.
Sebelumnya, kelompok teroris MIT, yang masuk dalam DPO di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, tersisa enam orang. Identitas dan foto keenam wajah terbaru dari buron MIT Poso tersebut kembali disebar melalui baliho di sepanjang jalan poros Trans-Sulawesi.
"Sore (kemarin) tadi, Tim Satgas Madago Raya memasang baliho enam DPO MIT di sejumlah titik di daerah Poso. Harapannya agar semua pihak serta masyarakat yang masih menjadi simpatisan bisa membantu Satgas Madago Raya memberikan petunjuk ataupun informasi atas keberadaan DPO tersebut," kata Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso pada Selasa (10/8) malam.
Simak juga video 'Pemerintah Klaim KKB dan MIT Semakin Terdesak':
