Hakim Pengadilan Tinggi DKI Diminta Pertimbangkan Penahanan HRS

ADVERTISEMENT

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Diminta Pertimbangkan Penahanan HRS

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Selasa, 10 Agu 2021 13:13 WIB
Jadwal Sidang Habin Rizieq Berikutnya 17 Juni, Agenda Duplik
Foto: dok kuasa hukum Habib Rizieq
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid meminta Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan kembali penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kasus permohonan banding atas putusan kasus tes Swab Rumah Sakit Ummi. Menurutnya terdapat opsi untuk tidak melakukan penahanan.

Pria yang akrab disapa HNW ini meminta hakim Pengadilan Tinggi agar lebih bijak. Ia mengatakan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim Pengadilan Tinggi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. Namun, sifat pelaksanaan kewenangan itu merupakan sebuah pilihan, bukan kewajiban.

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 238 ayat (3) yang berbunyi, 'Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan terdakwa.'

"Hakim harus menjelaskan secara profesional alasan melakukan penahanan terhadap Habib Rizieq? Apakah dengan tidak ditahannya Habib Rizieq pemeriksaan banding akan terganggu? Tentu tidak. Karena selama ini, Habib Rizieq patuh mengikuti proses hukum secara baik, dari penyidikan hingga persidangan di pengadilan negeri, dan sangat kooperatif," ujar HNW dalam keterangannya, Selasa (10/8/2021).

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar hakim Pengadilan Tinggi dapat berlaku adil dalam memeriksa kasus ini. Mengingat sebelumnya terdapat kasus serupa, seperti menteri atau pejabat negara yang tidak mengumumkan ke publik kalau dirinya terjangkit COVID-19, tetapi tidak diproses secara pidana.

Serta kasus sumbangan prank anak Akidi Tio yang merugikan nama baik Kapolda Sumsel dan masyarakat. Sedangkan, Habib Rizieq atas kasus swab UMMI divonis 4 tahun penjara karena mengatakan kondisinya sehat terkait hasil tes swab dan tidak merugikan siapa pun.

Selain itu bertepatan dengan tahun baru Hijriah, HNW mengajak para hakim untuk hijrah dan berpihak kepada keadilan yang substansial. Apalagi menjelang Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) banyak narapidana akan mendapat remisi. Menurutnya wajar bila hakim Pengadilan Tinggi tidak memperpanjang masa tahanan kepada Habib Rizieq.

"Seharusnya itu juga jadi perhatian, koruptor saja bisa mendapat remisi saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi kali ini justru salah satu tokoh umat Islam di Indonesia yang patuh mengikuti aturan hukum dan sama sekali tidak merugikan negara, malah ditahan lagi, saat umat memperingati tahun baru Hijriyah, dan menjelang hari spesial peringatan HUT negara Indonesia," tandasnya.

Ia berharap sikap bijak majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara banding ini dapat ditonjolkan.

"Untuk mereka yang jelas merugikan negara saja, hukuman dipangkas. Maka seharusnya untuk kasus Habib Rizieq yang tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap negara, tidak perlu melakukan penahanan sehingga dalam putusan bandingnya, nanti juga demi keadilan, maka Hakim wajarnya menjatuhkan vonis bebas untuk Habib Rizieq," pungkasnya.

(prf/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT