Guna menekan laju COVID-19 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan PPKM Darurat level 3 dan 4. Namun, selama penerapan tersebut penurunan angka positivity rate dinilai belum mampu mencapai target yang ditentukan.
"Sayangnya, selama PPKM ini kita belum bisa mencapai positivity rate di bawah 10 persen seperti yang ditargetkan," ujar Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, dr. Dicky Budiman di webinar Forum Diskusi Salemba ke-58 "Evaluasi Efektivitas PPKM Darurat dalam Penanganan Pandemi COVID-19," Sabtu (8/7/2021)
Selain itu, Dicky menyebut kapasitas testing dan tracing di Indonesia juga masih rendah. Padahal menurutnya peningkatan pemeriksaan di masyarakat penting untuk mendeteksi kasus-kasus baru yang mungkin belum terlihat, sehingga dapat membantu mencegah penyebaran virus Corona.
"Target kapasitas testingnya pun tidak terpenuhi selama sebulan ke belakang. Ini tentu akan berpengaruh. Karena lolosnya angka kasus infeksi masyarakat yang tidak terdeteksi, itu yang menimbulkan pertumbuhan COVID-19 ini sulit kita putuskan," terangnya.
Berdasarkan hasil perhitungan, ia memprediksi per 5 Agustus setidaknya ada sekitar 316.024 kasus terinfeksi yang lolos karena tidak terdeteksi. Hal ini tentu harus segera direspons untuk menghindari ledakan kasus COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba dan mencegah kematian akibat COVID-19.
"Perhitungan 10 hari terakhir bagaimana selama PPKM kita memiliki potensi lolosnya kasus infeksi yang berdampak pada kasus-kasus lebih banyak," tuturnya.
"Bahkan dari data ada potensi 1 juta kasus tidak terdeteksi selama PPKM. Sebagian mungkin akan pulih. Tapi angka kematian katakanlah 1 persen, 2 persen itu banyak. Selain kita harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya," lanjutnya.
Tidak hanya itu, menurut Dicky kasus COVID-19 yang lolos ini bisa menimbulkan peningkatan kasus kematian yang tidak terprediksi. Dicky juga menyoroti besarnya gap data COVID-19 yang ada di laporan dan di lapangan. Ia mengatakan masih banyak kasus, terutama kasus kematian akibat COVID-19 yang belum tercatat.
"Kita tahu kematian ini masih under report, tidak menggambarkan kasus sebetulnya. Bahkan di negara maju rata-rata 2-3 kali lipatnya. Apalagi kita. Dari sini kita lihat ada kasus (tidak terdeteksi) yang luar biasa besar selisihnya dengan kasus yang dilaporkan oleh pemerintah," tandasnya.
Lebih lanjut Dicky mencontohkan pendataan COVID-19 di negara ASEAN lainnya. Seperti halnya di Thailand dan Filipina yang memiliki jeda atau gap yang sangat kecil. Begitu pula dengan negara tetangga Singapura dan Vietnam.
Dicky mendorong agar pemerintah lebih terbuka soal data dan kejelasan informasi terkait COVID-19. Sebab hal tersebut dinilainya menjadi kunci keberhasilan pengendalian pandemi. Sekaligus membantu menyusun strategi perbaikan ke depan.
"Ini yang menyelamatkan ekonomi. Respons cepat tepat itulah yang akan memberi beban kecil pada pemulihan tahap selanjutnya. Apapun respons, strategi yang kita lakukan di mana pun, kita harus memulai dengan membangkitkan peran setiap orang. Tentunya ini harus dimulai dari informasi, data yang kita berikan aksesnya pada setiap orang. Ini yang akan menjadi bahan perbaikan respons selanjutnya," pungkasnya.
Simak juga 'Habbatussauda Diklaim Dapat Hentikan Infeksi Paru Akibat Corona':
(prf/ega)