Seluruh pedagang dan pengunjung kini wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 jika ingin masuk ke Pasar Blok A dan Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak pesimistis syarat wajib vaksin dapat diterapkan di seluruh pasar di Jakarta.
"Kebijakan ini lebih tepat untuk sektor pariwisata, misalnya tempat-tempat tertentu. Untuk restoran sulit dikerjakan, kecuali ada kesadaran dari pengelola restoran. Untuk pasar juga sulit," kata Gilbert kepada wartawan, Jumat (6/8/2021).
Gilbert mengingatkan syarat vaksinasi di pasar butuh pengawasan dan pengecekan yang ketat dari petugas. Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP itu mengingatkan warga di Jakarta bahwa kegiatan ekonomi tidak dibuka jika capaian vaksinasi belum baik.
"Masyarakat kita maunya ada pengawas, kesadarannya kurang. Padahal ekonomi tidak akan dibuka kalau vaksinasi tidak baik capaiannya. UK (Inggris), USA (Amerika Serikat) dan Brasil bisa karena vaksinasinya bagus," sebut Gilbert.
"Syarat ini maksudnya pendorong agar divaksin, masyarakat mau divaksin. Yang ada malah sebagaimana menolak syarat ini, tapi juga tidak mau divaksin," imbuhnya.
Gilbert menyadari dukungan masyarakat terhadap vaksinasi sangat penting. Namun Gilbert juga mewanti-wanti warga agar tidak mencari 'jalan pintas' untuk memperoleh sertifikat vaksin Corona.
"Ya karena masyarakat juga tidak mau repot. Walaupun saya lihat banyak yang menuruti dengan mencetak kartunya. Tetapi masih lumayan yang mencari-cari siasat agar tidak diberi syarat ini. Padahal dukungan kepada vaksinasi sangat penting," kata dia.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Ima Mahdiah menyoroti implementasi kebijakan syarat wajib vaksin di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dia menilai kebijakan tersebut belum berjalan di lapangan.
"Seperti yang sudah saya katakan di awal pandemi, kebijakan di Balai Kota dengan implementasi di lapangan sering tidak sinkron, sehingga di lapangan pasti tidak berjalan programnya," sesal Ima saat dihubungi terpisah.
Simak selengkapnya di halaman berikut
(lir/zak)