.webp)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan ada pemborosan yang dilakukan Pemprov DKI sebesar Rp 1,19 miliar dalam pengadaan rapid test pada 2020. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak menduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.
"Itu kelihatan hasil BPK itu menyatakan ada ketidakcermatan ya, dan memang sebenarnya kurang cermat ya, atau juga memang masa kita sudah pernah beli membeli dengan kualitas tertentu lebih murah, kemudian saat ini kita beli lebih mahal di tempat yang lain, ya kan? Jadi kalau istilah dikatakan bahwa memang mengejar supaya cepat, bersaing atau apa, saya pikir kurang tepat jugalah," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).
Jhonny mengaku curiga Pemprov DKI Jakarta seperti terkesan sengaja menunda pembelian kebutuhan penganan COVID-19. Sehingga, kata dia, kesengajaan membeli barang tidak sepenuhnya itulah yang membuat terjadi pemborosan dana penanganan COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita kan tahu kebutuhan kita berapa, kenapa nggak beli dari awal langsung sekian gitu? Betul kan? Ngapain separuh-separuh. Kita beli separuh dulu, nanti beli lagi, padahal kan anggaran sudah ada untuk itu, sudah dianggarkan sekian. Nah, gitu maksud saya, ini sebuah ketidakcermatan dan asal-asalan dan bahkan mungkin bisa disengaja. Kalau menurut saya, patut juga diduga ada kesengajaan," ucapnya.
Namun, menurutnya, jika tidak sengaja, berarti ada ketidakcermatan dalam perencanaan. Dia menyebut perencanaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kesehatan, tidak baik selama ini sehingga berdampak pada pembelian barang-barang kebutuhan penanganan COVID-19
"Kalaupun tidak sampai sana, karena barang terbatas sehingga takut kehabisan barang akhirnya kita beli yang mahal, suasana begitu bisa, tapi kalau sudah dilaksanakan yang baik, persiapan yang bagus, jadi kerja-kerja kita juga. Sebagai saran saya kepada lingkungan Dinkes, cobalah mereka bekerja luar biasa, karena pandemi ini luar biasa. Jadi mereka harus kerja luar biasa, tidak lagi biasa-biasa saja. Perencanaan harus lebih matang, sehingga lebih antisipatif, tahu kita di mana kebutuhan kita, karena ketika membuat perencanaan keuangan katakanlah sekian ratus miliar, kan kita sudah tahu itu untuk berapa yang kita butuh sehingga bisa kita beli langsung jebret, jangan separuh-separuh dulu," jelasnya.
Simak juga 'Wagub DKI Tanggapi Tidak Adanya Jakarta di Kalender Formula E 2022':
