.webp)
Dia pun meminta BPK DKI membina Pemprov DKI Jakarta dalam hal pengelolaan dana, sehingga akhirnya tidak terjadi pemborosan.
"Kepada BPK, tolonglah mereka dididik, dalam hadapi pandemi kita butuh alat-alat tes itu kan memang beradu cepat, dan antisipatif, jangan kerjanya biasa-biasa saja. Diperlukan perencanaan yang matang, kemudian membandingkan harga-harga tertentu dengan kualitas yang bagus. Jangan kualitasnya sama tapi harga lebih mahal di tempat lain. Ada yang lebih murah," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana diketahui, pemborosan itu tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Disebutkan dalam penanganan COVID-19 di 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.
Salah satu yang mengalami refocusing anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula penanganan COVID di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk COVID sebesar Rp 5,521 triliun.
"Realisasi BTT sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 4.707.937.545.524 atau 85,27 persen dari anggaran Rp 5.521.44.220.129," demikian isi LHP tersebut, seperti dilihat, Kamis (5/8/2021).
Dengan demikian, ada sisa anggaran BTT yang tidak terealisasi senilai Rp 813 miliar atau 14,73 persen. Kemudian realisasi BTT per 31 Desember seluruhnya digunakan untuk penanggulangan COVID-19.
Dana BTT itu kemudian salah satunya digunakan untuk pengadaan rapid test COVID-19. Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran, BPK menyoroti temuan ada dua penyedia jasa pengadaan rapid test dengan merek sama serta dengan waktu yang berdekatan. Namun dua merek itu diketahui memiliki harga berbeda.
(maa/gbr)
