Gerindra DKI Desak Pemprov Ikuti Rekomendasi BPK soal Pemborosan Rp 1,19 M

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 06 Agu 2021 07:34 WIB
M Taufik (Wilda Hayatun Nufus/detikcom).
M Taufik (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua DPRD RI dari Fraksi Gerindra M Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti temuan BPK DKI Jakarta berkaitan dengan adanya pemborosan dana penanganan COVID-19, salah satunya rapid test senilai Rp 1,19 miliar. Jika ada kelebihan dana pun, Taufik meminta Pemprov DKI mengembalikan.

"Jadi gini, kan ada temuan itu yang berkaitan dengan rapid dan lain lain. Kalau soal harga, saya kira BPK cermat ya, maka solusinya rekomendasi BPK ya kembaliin kalau kelebihan. Kemarin menurut pemda, itu sudah dijalankan rekomendasi BPK, ya terus kembalikan. Ya harus dikembalikan, nggak boleh nggak," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (5/8/2021).

Taufik lantas menjelaskan kondisi yang terjadi dengan pengadaan yang dilakukan Pemprov DKI terkait penanganan COVID-19. Menurutnya, terkadang ada perbedaan harga lantaran adanya kenaikan harga pada saat proses pengadaan.

"Kalau ada dua pemasok, kualitas sama, barang sama, ini sama, nah yang satu harga lebih mahal, satu lebih murah, ya mesti ambil yang murah dong. Kan BPK lihat di situ. Yang kita khawatirkan ketika pemasok ini sudah diterapkan kemudian muncul baru, nah contoh, waktu harga pertama masker naik kan. Nah, begitu maskernya udah banyak, drop harga. Ketika beli bisa aja waktu harga naik. Tetapi, apa pun alasannya, rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti oleh eksekutif. Kalau harus kembaliin, ya kembaliin dong," jelasnya.

"Bisa kan tadi saya bilang ketika dia pengadaan bulan Juni harga lagi naik, pas Juli-Agustus barang turun lagi misal karena udah banyak atau barang kenapa gitu. Pasti kan ada selisih harga ya. Karena dibilang kemahalan, pasti ada pembanding harga," sambungnya.

Namun, jika ada perbedaan harga lalu uang kelebihannya masih tersisa, Taufik meminta Pemprov DKI mengembalikan uang tersebut. Menurutnya, itu termasuk pemborosan terkait Rp 1,19 M.

"Kembalikan, laksanakan rekomendasi BPK, kembalikan itu, kelebihan berapa, kembalikan dong, ada Rp 1 miliar, ada berapa, rekomendasi BPK harus dilaksanakan," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, hal itu tertulis dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Disebutkan, dalam penanganan COVID-19 pada 2020, Pemprov DKI melakukan refocusing anggaran.

Salah satu yang mengalami refocusing anggaran adalah Belanja Tak Terduga (BTT). Semula anggaran penanganan COVID di Jakarta dianggarkan senilai Rp 188 miliar. Namun kemudian dilakukan perubahan dengan disahkannya anggaran dari BTT untuk COVID sebesar Rp 5,521 triliun.

"Realisasi BTT sampai 31 Desember 2020 senilai Rp 4.707.937.545.524 atau 85,27 persen dari anggaran Rp 5.521.44.220.129," demikian isi LHP tersebut, seperti dilihat, Kamis (5/8/2021).

Dengan demikian, ada sisa anggaran BTT yang tidak terealisasi senilai Rp 813 miliar atau 14,73 persen. Kemudian realisasi BTT per 31 Desember seluruhnya digunakan untuk penanggulangan COVID-19.

Dana BTT itu kemudian salah satunya digunakan untuk pengadaan rapid test COVID-19. Dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban pembayaran, BPK menyoroti temuan ada dua penyedia jasa pengadaan rapid test dengan merek sama serta dengan waktu yang berdekatan. Namun dua merek itu diketahui memiliki harga yang berbeda.

Simak juga 'KPK Tahan Tersangka Kasus Pengadaan Lahan DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/gbr)