Ombudsman mengkritik pelaksanaan vaksinasi Corona di GOR Pemprov Sumatera Utara yang dipenuhi warga hingga berdesakan. Ombudsman menilai Polda Sumut kebobolan karena adanya peristiwa ini.
"Pak Kapolda kok bisa kebobolan seperti itu. Saya kira dengan apapun itu alasannya, itu diatur. Ketika membuat acara harusnya sudah diperhitungkan," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).
Abyadi mengatakan persiapan vaksinasi yang digelar kepolisian itu tidak matang. Karena itu, terjadi penumpukan warga yang ingin divaksinasi.
"Saya melihat videonya itu terlalu crowded (penuh sesak). Artinya, penumpukan masa yang begitu sangat padat di situ, tidak teratur berdesakan dan tidak teratur jaraknya. Saya khawatir itu akan menjadi salah satu sumber klaster dalam penyebaran COVID-19," tutur Abyadi.
"Saya tidak menyangka saja pihak kepolisian bisa menyelenggarakan acara, justru sangat berpotensi menyebabkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19," tambahnya.
Abyadi kemudian mengaku heran acara vaksinasi itu menimbulkan kerumunan. Menurut Abyadi, kepolisianlah yang seharusnya mencegah terjadi kerumunan di warga.
"Ini yang membuat saya heran, justru sebetulnya acara vaksinasi masal yang dilakukan kepolisian itu tertib. Apalagi jajaran kepolisian menjadi yang terdepan upaya untuk menjaga masyarakat agar menjaga protokol kesehatan," ujar Abyadi.
Abyadi kemudian meminta seluruh institusi pemerintah memberi contoh kepada masyarakat dengan tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
"Di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sekarang ini, mestinya semua institusi pemerintah harus memberi contoh kepada masyarakat. Caranya tentu dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian. Apalagi institusi kepolisian, yang justru bersama Satpol PP dan aparat keamanan lainnya, berada di garda terdepan untuk menegakkan aturan kepada masyarakat," jelasnya.
Bagaimana kondisi di lapangan? simak di halaman berikutnya
(isa/isa)