Pejabat di Disbud Denpasar Tersangka Korupsi Dana Upacara Adat-Sesajen Rp 1 M

Sui Suadnyanya - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 14:01 WIB
Poster
Foto Ilustrasi Korupsi (Edi Wahyono/detikcom)
Denpasar -

Seorang pejabat di Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Denpasar, Bali, berinisial IGM ditetapkan jadi tersangka korupsi Rp 1 miliar. IGM diduga menyelewengkan dana bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi Bali dan Kota Denpasar berupa aci-aci (upacara adat) dan sesajen tahun anggaran 2019-2020.

"Penetapan tersangka IGM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/N.1.10/Fd.1/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021," kata Kepala Kejari Denpasar Yuliana Sagala dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (5/8/2021).

IBM ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi dari unsur pemerintah hingga adat selaku pihak penerima seperti bendesa, kelihan adat, dan pekaseh subak serta pengumpulan barang bukti, membaca laporan hasil penyidikan serta dilakukan ekspose perkara.

Dari hasil itu, telah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, yaitu minimal 2 alat bukti. Hal itu sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menetapkan status tersangka.

Yuliana menjelaskan IGM merupakan pembuat anggaran (PA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan barang jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat, dan subak yang berada di bawah kelurahan se-Kota Denpasar. Dana ini bersumber dari bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

"Modus operandi tersangka selaku PA dan PPK tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif dan efisien," terang Yuliana.

Di samping mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang/jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan bagi fee rekanan, IGM selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, dan melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pembuatan dokumen pengadaan fiktif.

"Akibat perbuatan IGM tersebut, terdapat potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 1 miliar lebih," tutur Yuliana.

IGM kini disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

"Adapun agenda kami selanjutnya adalah menyelesaikan berkas perkara dan kemudian melimpahkannya ke pengadilan untuk dipersidangkan," jelas Yuliana.

(nvl/nvl)