Dipolisikan Atas Dugaan Makar, Direktur LBH Bali Merasa Dikriminalisasi

Sui Suadnyana - detikNews
Kamis, 05 Agu 2021 07:07 WIB
ilustrasi hukum dewi keadilan
Ilustrasi hukum (Foto: andi saputra)
Denpasar -

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI/LBH) Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning, buka suara terkait pelaporan dirinya atas dugaan makar ke Polda Bali. Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan kriminalisasi.

"Pelaporan advokat sekaligus aktivis HAM merupakan upaya kriminalisasi sekaligus pelemahan kerja-kerja bantuan hukum dan rasisme terhadap kawan-kawan Papua, mencederai konstitusi dengan melakukan pembatasan hak atas bantuan hukum," kata Vany kepada wartawan, Kamis (5/8/2021).

Dia mengaku heran soal laporan dugaan makar itu. Dia menilai LBH Bali tidak melakukan makar, melainkan memberi bantuan hukum.

"Bahkan logikanya LBH Bali sedang melaksanakan mandat konstitusi memberikan bantuan hukum, implementasi asas praduga tidak bersalah, asas persamaan di depan hukum, asas legalitas. Dan ini justru dapat menjadi pelaporan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP," tuturnya

Vany juga menyayangkan pihak kepolisian yang tidak melakukan edukasi terhadap pelapor. Edukasi, kata Vany, penting demi tegaknya asas legalitas.

Vany dan empat mahasiswa Papua sebelumnya dilaporkan atas dugaan makar ke Polda Bali. Mereka dipolisikan oleh organisasi kemasyarakatan Patriot Garuda Nusantara (PGN) Bali.

"(Pelaporannya dilakukan) hari Senin," kata Ketua Divisi Hukum PGN Bali Riko Ardika Panjaitan kepada wartawan, Rabu (4/8).

Sesuai tanda bukti yang ditunjukkan Riko, laporan terhadap Direktur LBH Bali diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Bali dengan nomor Dumas/539/VIII/2021/SPKT POLDA BALI. Direktur LBH Bali dilaporkan langsung oleh Riko.

Sementara, laporan atas empat mahasiswa Papua diterima dengan nomor Dumas/538/VIII/2021/SPKT POLDA BALI. Pelaporan ini dilakukan oleh Ketua PGN Pariyadi.

Riko membawa sejumlah alat bukti berupa akun Instagram @lbh_bali dan video YouTube yang diunggah akun TV Th'Aw Papua. Ada pula beberapa makalah dan barang-barang yang direbut saat mahasiswa Papua melakukan aksi, seperti tas Bintang Kejora dan tulisan-tulisan yang ditempel di kardus.

Riko mengatakan kasus ini berawal saat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) ingin melakukan aksi bisu tentang hak asasi manusia (HAM) di depan Polda Bali pada 31 Mei 2021. Namun, PGN Bali mengklaim AMP ingin menyuarakan Papua merdeka.

"Alhasil, kita datang ke sana, ke TKP, supaya bisa melarang mereka untuk menyuarakan itu di depan Polda Bali. Kita berdebat panjang-lebar akhirnya mereka menyuarakan itu di depan YLBHI Bali," terang Riko.

Menurut Riko, di depan YLBHI/LBH Bali, mereka berorasi ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Mereka juga menyuarakan bahwa Papua bukan Merah-Putih, tetapi Bintang Kejora.

"Dua titik poin itulah yang menjadi catatan saya. (Aksi) itu di YLBHI Bali, didampingi oleh kuasa hukum dari YLBHI Bali," jelasnya.

(haf/haf)