Round-Up

Pembelaan dan Kritik untuk Kapolda Sumsel soal Donasi Bodong Akidi Tio

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Agu 2021 21:01 WIB
Keluarga almarhum pengusaha Akidi Tio menyumbangkan dana Rp 2 triliun untuk membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan.
Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri menerima janji sumbangan Rp 2 triliun dari pengusaha Akidi Tio. (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri ikut terseret dalam polemik donasi Rp 2 triliun dari keluarga pengusaha Akidi Tio untuk penanganan pandemi COVID-19 di Sumsel. Ada yang mengkritik, tapi ada juga yang membela Irjen Eko Indra.

Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra diketahui sebagai pihak yang menerima janji bantuan Rp 2 triliun dari anak Akidi Tio selaku perwakilan keluarga, Heryanty, pada Senin (26/7/2021). Pihak kepolisian juga sudah menerima bilyet giro untuk pencairan bantuan Rp 2 triliun itu.

Namun sumbangan tersebut tidak cair hingga waktu yang dijanjikan. Bahkan kesimpulan berdasarkan analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bilyet giro Rp 2 triliun itu tidak ada.

"Sampai dengan hari kemarin, kami sudah melakukan analisis dan pemeriksaan, dan dapat disimpulkan kalau uang yang disebut dalam bilyet giro itu tidak ada," ujar Kepala PPATK Dian Ediana Rae kepada wartawan, Rabu (4/8).

Kritik dan pembelaan untuk Irjen Eko pun bermunculan. Dimulai dari yang mengkritik Irjen Eko.

Partai NasDem menjadi salah satu pihak yang melontarkan kritik untuk Irjen Eko. NasDem menyebut Polda Sumsel, dalam hal ini Irjen Eko, harus bertanggung jawab atas polemik donasi keluarga Akidi Tio.

"Polda Sumsel harus bertanggung jawab atas sebuah kecerobohan, yakni tidak terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan informasi sebelum membuat pengumuman atau seremoni," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP NasDem Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (4/8).

Irjen Eko diminta untuk menjelaskan sedetail mungkin kepada publik perihal donasi Rp 2 triliun dari keluarga Akidi Tio. Polemik ini pun dinilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan memidana Heryanty.

"Kecerobohan ini harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk penjelasan kepada publik mengenai duduk perkara sejelas-jelasnya dan mengakui adanya kecerobohan. Jangan kekeliruan ini diselesaikan semata dengan memproses pidana anak Akidi Tio," terang Basari.

Selain NasDem, Partai Demokrat mengkritik Irjen Eko. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Irjen Eko seharusnya meneruskan janji sumbangan Akidi Tio ini terlebih dulu kepada Menteri Keuangan atau Satgas Penanganan COVID-19.

"Mesti ditelusuri dulu apa persis kasusnya ini. Akidi Tio mau sumbang negaranya. Untuk atasi COVID. Dia buka cek di Mandiri Rp 2 T. Lalu dia serahkan ke Kapolda. Kapolda mestinya antar orang ini ke Menkeu atau ke Ketua Gugus Tugas atasi pandemi. Menkeu harus cek duitnya. Kalau ada ya syukur dan kalau nggak ada ya sudah. Lupakan," papar Benny kepada wartawan, Rabu (4/8).

Persoalan sumbangan Rp 2 triliun Akidi Tio ini juga disamakan dengan kasus kebohongan Ratna Sarumpaet. Menurut Benny, pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong soal sumbangan Akidi Tio ini juga harus masuk bui.

"Yang nggak benar jika ada pihak yang sebarluaskan berita ini, karena ternyata bohong. Seperti kasus Ratna Sarumpaet, dia bilang digebuki ternyata operasi plastik. Lalu Ratna masuk bui karena produksi berita bohong. Yang menyebarkan berita bohong dan tanggapi berita bohong ini pun diperiksa dan masuk bui," tutur Benny.

Baca pembelaan untuk Irjen Eko di halaman berikutnya.

Simak video 'Polri Akan Klarifikasi Kapolda Sumsel Terkait Donasi Rp 2 T Akidi Tio':

[Gambas:Video 20detik]