Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) pimpinan Pejabat (Pj) Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin bakal menggelar demonstrasi karena menganggap penanganan COVID-19 di Indonesia gagal. Sikap berbeda ditunjukkan oleh PB HMI pimpinan Ketua Umum Raihan Ariatama.
Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, Imam R Nasution, menyebutkan bahwa HMI di bawah pimpinan Ketum Raihan Ariatama tidak pernah mengeluarkan surat instruksi demo Jokowi. HMI kubu Raihan memilih membagikan bansos bagi masyarakat terdampak COVID-19.
"Kita dari PB HMI tidak ada ikut aksi besar aksi tanggal 6, 13, bahkan tanggal 16, karena pada saat ini kita dari PB HMI terkhusus di Bidang Soskesra sedang fokus agenda-agenda sosial, seperti distribusi bansos, advokasi masyarakat dalam menghadapi PPKM untuk memutus mata rantai COVID-19," kata Imam saat dihubungi, Rabu (4/8/2021).
"Kita tegaskan kembali kita tidak (menerbitkan instruksi demo itu), karena kita harus bergotong royong untuk Indonesia tangguh dan tumbuh di bulan kemerdekaan ini," katanya.
Imam menyebut ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus PB HMI. Namun Imam menegaskan bahwa hasil Kongres XXXI di Surabaya telah menetapkan Raihan Ariatama sebagai Ketua Umum PB HMI.
"Bagi saya hal itu tidak perlu untuk diperdebatkan karena publik sudah tahu acara yang di Surabaya siapa yang membuka, dan menghadiri, yang saat ini dipimpin saudara Ketua Umum Raihan Ariatama," katanya.
Rencana Aksi HMI Pimpinan Muis
Kabar rencana aksi HMI itu sebelumnya dikonfirmasi langsung oleh Pj Ketua Umum Abdul Muis Amiruddin. HMI kubu Abdul Muis bakal berdemonstrasi pada 6, 13, dan 16 Agustus 2021.
"Tentu yang pertama, tetap menaati protokol kesehatan," kata Abdul Muis Amiruddin kepada wartawan, Rabu (4/8).
Dia telah menerbitkan surat instruksi bernomor 144/A/Sek/12/1442 berisi rencana demonstrasi mereka. Mereka menyebut aksi demonstrasinya sebagai #AgustusMerdeka, didasari penilaian bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin telah gagal dalam memenuhi hak-hak warga Indonesia dalam pandemi COVID-19 ini.
Instruksi itu berisi, pertama, perintah untuk mengkaji segala persoalan bangsa akibat kegagalan Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf Amin. Kedua, melakukan aksi unjuk rasa secara serentak pada 6, 13, dan aksi puncak pada 16 Agustus 2021. Meski ini masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali dan PPKM di luar Jawa-Bali, mereka tetap ingin demo.
"Kalau situasi begini terus lalu siapa dong yang mau tegur kekuasaan? Kan harus ada yang mengambil peran mengingatkan pemerintah agar negara ini diurus dengan benar. Selama ini kita sering mengkritik via media dan lain-lain tapi tidak direspons. Pilihan ini adalah pilihan terakhir yang kami lakukan karena pilihan sebelumnya tidak direspons," tutur Muis.
Surat instruksi itu ditujukan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi HMI se-Indonesia dan Ketua Umum HMI Cabang se-Indonesia. Rencananya, HMI di daerah-daerah berdemo di kawasan DPRD masing-masing. Di Jakarta, lokasi unjuk rasa masih dirapatkan. Calon lokasinya adalah kawasan gedung parlemen (DPR, DPD, MPR) atau sekitar Istana Merdeka.
"Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Untuk ancang-ancang sementara soal titik demonstrasi apakah Istana atau DPR itu sedang dibicarakan, ada beberapa opsi, termasuk di halaman sekretariat agar lebih terkontrol, itu juga menjadi salah satu opsi," ujar Muis.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Mahfud: Demo 'Jokowi End Game' Tidak Ada, Provokatornya Kita Temui':
