.webp)
Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pemerintah setempat mengawasi proses penyaluran bantuan sosial agar sampai di tangan warga. Sebab, menurutnya, bansos akan sangat dibutuhkan bagi warga di masa PPKM ini, apalagi bagi yang terdampak.
"Bansos (uang, sembako, obat-obatan, dan lainnya) adalah upaya negara meringankan beban hidup masyarakat yang terjepit akibat pandemi dan kebijakan pembatasan kegiatan demi mencegah penularan virus COVID-19," kata Luqman, kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).
"Bansos merupakan bantalan bagi masyarakat agar masih bisa bertahan hidup di hari-hari penuh keterbatasan ini. Bansos itu sendiri pastilah tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup masyarakat," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PKB ini mengecam jika ada pihak yang memotong bansos tersebut. Dia betul-betul meminta pemerintah setempat untuk mengawasi ketat agar bansos dapat sampai secara utuh dan tidak dipotong.
"Jika ada pihak-pihak dari unsur pemerintah yang memotong bansos, layak dipertanyakan kesehatan jiwa dan nuraninya. Saya sungguh meminta kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan pengawasan ketat atas penyaluran bansos kepada masyarakat," ucapnya.
"Harus benar-benar sampai kepada yang berhak. Harus utuh diterima jumlahnya. Kalau ada kemampuan, silakan paket bansosnya ditambahi agar makin meringankan beban masyarakat," lanjut Luqman.
Luqman meminta pemerintah setempat memberikan sanksi tegas bagi pihak yang memotong. Menurutnya, pemotongan bansos merupakan kejahatan kemanusiaan.
"Bagi siapa pun yang melakukan pemotongan bansos, saya minta diberi sanksi tegas dan keras. Bagi saya, pemotongan bansos merupakan tindakan korupsi. Dan korupsi terhadap bansos dalam keadaan bencana seperti saat ini adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Dia mengatakan tidak ada alasan apa pun yang membenarkan pemotongan bansos. Dia meminta Mendagri tidak lelah mengingatkan pemerintah daerah.
"Tidak ada alasan apa pun yang bisa membenarkan tindakan pemotongan bansos untuk masyarakat. Tidak Pancasila, apalagi agama. Aparat pemerintah sudah digaji, tidak ada alasan memotong bansos untuk biaya administrasi, biaya operasional. Sekali lagi, saya minta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar tidak lelah memberikan direction kepada para kepala daerah agar mengamankan pemberian bansos kepada masyarakat," tuturnya.
Hal yang sama dilontarkan anggota Komisi II fraksi PKS, Mardani Ali Sera. Dia meminta pemerintah dan LSM terkait mengawasi penyaluran bansos.
"Ayo awasi penyaluran bansos. Pemotongan bansos adalah penjahat. Yang membuat masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga. Harus dihukum dan dijaga bersama. KPK, Ombudsman dan LSM bisa sama-sama saling mengawasi," tuturnya
