.webp)
Pemerintah Kota Jakarta Pusat menelusuri dugaan pungli bansos di wilayah Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pungutan liar itu diduga dilakukan oleh pengurus RT 03 RW 09 di wilayah tersebut.
Laporan pungli itu diawali dari aduan masyarakat. Ketua RT disebut memotong Rp 10.000 dari setiap warga yang mendapatkan bansos PKH (Program Keluarga Harapan).
Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menegaskan tidak ada pungli di kawasan Mangga Dua. Dia juga menerangkan duduk perkaranya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Katanya patungan bawa barang, kalau menurut keterangan lurah, nggak pungli, Jadi e-warung bawa barang, dia rombongan jadi dikenai patungan kendaraan Rp 10 ribu, kesepakatan bersama sih, nggak ada pungli. Sudah clear lurah sudah panggil, camat sudah panggil," ujar Irwandi kepada wartawan, Rabu (4/8/2021).
Ketua RT Membantah
Ditemui di kediamannya, Ketua RT 03 RW 09 Muhammad Rusdi yang namanya terseret dalam kasus ini membantah jika dikatakan memotong jatah bansos PKH tersebut. Dia menegaskan tidak ada pungutan liar.
"Sebenarnya nggak ada itu sama sekali nggak ada. Intinya nggak ada pemotongan itu," kata Rusdi.
Rusdi menjelaskan di wilayahnya sendiri terdapat 10 penerima bansos PKH tapi yang bantuannya dapat dicairkan hanya 7 orang. Sedangkan tiga orang lainnya tidak dapat dicairkan karena saldonya kosong.
"Jadi RT sebenarnya kalau masalah PKH itu cuma tahu sebatas nama doang. Urusan ambil, ngegesek semua itu ya warga ke e-warung. Jadi RT sebenernya sama sekali nggak ada ikut campur," jelasnya.
Bansos PKH berupa sembako yang diterima oleh warga yang memiliki ATM PKH. Paket sembako tersebut berisikan beras, daging ayam, telor, dan buah-buahan.
"Jadi PKH ini bantuannya gesek kartu (ATM lalu) keluar struk gitu nggak berupa uang. Jadi nggak ada yang bahasanya bahwa digesek itu berupa uang, itu nggak ada yang saya tau itu cuma berupa struk bantuannya nanti satu-dua hari baru struk itu ditukerin sembako. Jadi urusan yang beredar digesek uang itu saya sama sekali nggak tahu," ungkapnya.
Kemudian, Rusdi juga menjelaskan biasanya bansos PKH ini diambil oleh warga yang mendapatkan bansos tersebut ke e-warung Mangga Dua. Namun PPKM bansos tersebut dikoordinasikan dan diambil oleh warga ke Sekretariat RW setempat.
Rusdi menyebut dari awal dia sudah mencoba menolak ke Ketua RW terkait lokasi pengambilan bansos di Sekretariat RW.
"Kemudian, mungkin juga karena warga banyak yang dapet dikit justru takut nimbulin keirian. Nah ini yang ditakutin dari awal kalau ambil di sekretariat," katanya.
Dia juga menilai 7 warganya yang mendapat bansos PKH tergolong sangat layak mendapat bantuan tersebut. Sebab, ketujuh warganya tersebut masuk kategori kurang mampu.
"Sangat layak (dapat bansos PKH) yang saya tau di warga sini sih mungkin kriteria awal itu miskin karena nama-nama tersebut ya bener kurang mampu," tutupnya.
Tonton juga Video: 2 Petugas PKH Sunat Dana Bansos Rp 50-100 Ribu per KK, Ini Modusnya
