Risma Kaget Penerima Bansos Dipungut 'Uang Kresek', PKS: Hukum Jika Terbukti

Matius Alfons - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 07:40 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf (Dok. Istimewa)
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kaget mendapati adanya penerima bantuan sosial (bansos) di Tangerang yang dimintai uang kresek hingga bantuan yang diterima dipotong. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyebut pungutan liar (pungli) hingga potongan bansos merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

"Itulah fakta lapangan. Karena itu, diperlukan kontrol yang kuat," kata Bukhori saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Anggota Komisi VIII DPR ini meminta agar pelaku pungli diusut. Tak hanya itu, dia juga meminta agar para pelaku pungli bansos dihukum berdasarkan aturan yang ada.

"Pemungut yang benar-benar terbukti dan sebuah pungli harus dihukum," ucapnya.

Seperti diketahui, Mensos Risma sempat terkejut ketika mendapati adanya penerima bantuan sosial (bansos) yang dimintai uang kantong kresek hingga bantuan yang diterima dipotong. Risma pun meminta masyarakat penerima bansos, baik Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako, untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apa pun.

Adanya uang kantong kresek dan pemotongan bansos itu diketahui Risma saat melakukan inspeksi mendadak di RT 03 RW 03 Kota Tangerang, Banten, Rabu (28/7). Seorang penerima bantuan BPNT, Aryanih, mengaku dimintai uang kresek oleh pihak tertentu yang terkait dengan program bantuan yang ia terima dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Seharusnya Ibu tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu. Sebab, hak Ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut. Saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya, " ujar Risma seperti dilansir dari Antara, Kamis (29/7/2021).

Selain dimintai uang kantong kresek, ada juga warga yang mengaku kepada Risma bansos yang diterimanya tidak sesuai. Pengakuan itu datang dari warga penerima BPNT, Maryanih, yang mengungkapkan harga barang komponen yang diterima tidak sesuai atau tidak genap Rp 200 ribu per bulan.

"Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan/Mabes Polri harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177 ribu dari yang seharusnya Rp 200 ribu. Jadi ada Rp 23 ribu, coba bayangkan Rp 23 ribu dikali 18,8 juta," ujar Risma geram.

Lihat juga Video: Tiga Jurus Mensos Cegah Korupsi Bansos

[Gambas:Video 20detik]




(maa/idn)