Pengadil Kasus Ahok Dicecar soal Putusan Pinangki yang Disunat PT Jakarta

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 03 Agu 2021 16:03 WIB
gedung komisi yudisial
Ilustrasi gedung KY (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Pengadil kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Jupriyadi, dicecar panelis soal putusan Pinangki yang disunat Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Hal itu dilakukan saat Jupriyadi mengikuti wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial (KY).

"Pada saat ini beredar di medsos, terhadap pengurangan hukuman Djoko Tjandra itu 30 persen. Pinangki 60 persen, karena 10 tahun menjadi 4 tahun. Tentu kita mengatakan itu kebebasan hakim, tapi kita butuh trust publik. Bagaimana komentar Bapak Jupriyadi dengan berbagai pengalamannya?" kata panelis Amzulian Rifai dalam dalam wawancara terbuka calon hakim agung yang disiarkan di channel YouTube KY, Selasa (3/7/2021).

Jupriyadi menjawab dengan berlindung di balik kode etik hakim. Yaitu sesama hakim dilarang mengomentari putusan sesama hakim. Termasuk putusan sendiri.

"Dalam hal putusan Pinangki dan sebagainya, tidak ada dalam kapasitas atau kewenangan untuk menilai. Namun demikian, yang harus kita terapkan, menaikkan atau menurunkan hukuman, harus ada pertimbangan dalam putusan, tidak selayaknya mengomentari. Kode etik kita tidak boleh mengomentari putusan orang lain," jawab Jupriyadi.

"Selain tidak boleh mengomentari, juga eksaminasi belum menjadi tradisi kita. Jadi makin tersembunyi putusan itu ya. Itu yang perlu kita pikirkan dalam rangka mendapatkan trust publik ke kita," kata Amzulian menyanggah.

Sebagaimana diketahui, Jupriyadi merupakan salah satu anggota majelis perkara Ahok. Kala itu, ia adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Utara (PN Jakut). Selepas memutus Ahok, Jupriyadi dipromosikan menjadi Ketua PN Bandung.

Putusan Pinangki juga ditanyakan panelis ke calon hakim agung Aviantara. Setali tiga uang dengan Jupriyadi, Aviantara memilih tidak berkomentar soal putusan Pinangki.

"Kita pribadi sebagai hakim tidak boleh mengomentari putusan sesama hakim," kata Aviantara dalam wawancara terbuka calon hakim agung yang disiarkan di channel YouTube KY, Selasa (3/7/2021).

Pertanyaan itu diajukan oleh komisioner KY, Taufiq HZ. Taufiq memancing pendapat Aviantara karena menilai putusan PT Jakarta yang menyunat vonis Pinangki melukai perasaan keadilan masyarakat.

"Yang jelas, kita tunjukkan bahwa semua hakim punya latar belakang keilmuan, etika. Ini murni adalah hukum, tidak ada pihak-pihak lain. Murni hukum. Apapun putusan yang kita buat, bisa dipertanggungjawabkan," ujar Aviantara.

Aviantara juga dicecar soal tes wawasan kebangsaan, yaitu tujuan negara Indonesia. Hal itu ditanyakan oleh panelis Amzulian Rifai.

"Tujuan negara Indonesia ada di alinea 4 Pembukaan UUD 1945. Kita sedang menuju ke situ semua. Memang belum sepenuhnya tercapai. Tapi usaha terus dilakukan," jawab Aviantara.

Saat menjadi hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Aviantara kerap memberi vonis berat kepada pelaku korupsi.

Pria kelahiran Malang, 10 April 1963, ini tercatat beberapa kali memberi vonis berat kepada pelaku korupsi, salah satunya terdakwa korupsi pengadaan Al-Qur'an, Zulkarnaen Jabar, dengan vonis 15 tahun, padahal tuntutan jaksa kala itu di bawah 15 tahun penjara.

Prestasinya yang layak diapresiasi ialah putusannya kepada terdakwa kasus Bank Century, Budi Mulya. Dia 'menghadiahi' Budi Mulya dengan vonis yang cukup tinggi, yaitu 10 tahun penjara. Dalam menyidangkan Budi Mulya, Aviantara memeriksa Wapres Boediono sebagai saksi.

Kini, Aviantara bergabung dengan Dwiarso di Bawas MA untuk memelototi tingkah laku dan etika hakim/aparat pengadilan.

Tes wawancara calon hakim agung hari ini akan diikuti oleh lima calon, yaitu Aviantara, Dwiarso Budi Santiarto, Suradi, Jupriyadi, dan Artha Theresia. Total 24 calon hakim agung 2021 yang masuk ke babak wawancara terbuka.

Simak video 'Sunat-sunat PT Jakarta untuk Vonis Pinangki-Djoko Tjandra':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/knv)