Jakarta -
Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengingatkan Indonesia saat ini sedang menuju jebakan pandemi. Wanti-wanti Pandu itu menimbulkan pro dan kontra.
Wanti-wanti dari Pandu itu disampaikan cuitan di akun Twitternya, @drpriono1. Dalam cuitan itu, Pandu menyebut (mention) akun Twitter Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi," tulis Pandu di Twitter seperti dilihat, Jumat (30/7/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandu menyebut Indonesia menuju jalur jebakan pandemi karena saat ini RI belum berhasil mengendalikan pandemi. Dia menyebut belum ada tanda-tanda RI akan berhasil melawan pandemi.
"Karena kan sampai sekarang kan kita belum berhasil mengendalikan pandemi, nggak beres-beres. Nggak ada tanda-tanda bahwa kita akan berhasil pakai cara apapun. Artinya kita bisa lama sekali baru bisa menyelesaikan pandemi. Jadi Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatannya mungkin juga belum selesai," kata Pandu saat dihubungi, Jumat (30/7) malam.
Menurut Pandu Riono, istilah jebakan pandemi atau pandemic trap memang ada dalam ilmu epidemiologi. Dia mengungkapkan mengatasi wabah harus dilakukan secara terencana dan terstruktur.
"Seperti kita terperangkap dalam situasi yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu yang kita sebut analogi yang tepat itu apa, tapi dalam istilah epidemiologi itu ada tentang wabah trap yang kita tidak bisa mengatasinya karena kita tidak mengatasinya secara terencana, terstruktur," ungkap Pandu.
Tanggapan Kemenkes
Kementerian Kesehatan menerima masukan dari Pandu Riono itu. Kemenkes menyatakan bahwa testing dan tracing terus ditingkatkan.
"Kami mengapresiasi semua masukan para ahli yang mendukung upaya kita bersama untuk segera mengatasi pandemi," kata juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi kepada detikcom menanggapi pernyataan Pandu Riono, Sabtu (31/7).
Siti mengatakan saat ini pemerintah tengah menggencarkan tes COVID-19 dan pelacakan (tracing), juga pemberian vaksin. Itu adalah langkah pemerintah untuk mengatasi pandemi.
"Terkait usulan untuk memperkuat testing dan tracing serta mempercepat vaksinasi, saat ini sudah terus kita gencarkan, bahkan ini sudah perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota untuk mencapai target testing, termasuk upaya percepatan vaksinasi," kata Siti.
Lebih lanjut, Siti mengatakan bukan hanya Indonesia yang berusaha keluar dari pandemi COVID-19. Hampir semua negara masih berjuang mengatasi virus Corona. Pada situasi seperti ini, peran masyarakat menjadi penting. Masyarakat perlu terus mematuhi protokol kesehatan (prokes) pencegahan COVID-19. Kedisiplinan masyarakat terhadap prokes COVID-19 adalah kunci untuk keluar dari pandemi COVID-19.
"Sampai saat ini bahkan negara maju dan besar seperti negara-negara Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia juga belum menemukan strategi yang pasti berhasil mengatasi pandemi ini," kata Siti.
Effendi Simbolon Salahkan Jokowi
Wanti-wanti Pandu Riono itu ditanggapi oleh politikus PDIP, Effendi Simbolin. Dia menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambungnya.
PPP Bela Jokowi
PPP merespons pernyataan Effendi Simbolon yang menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown. PPP menilai Jokowi membuat kebijakan sesuai dengan kondisi Indonesia.
"Kebijakan pemerintah menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabtu (31/7).
Awiek mengatakan keputusan lockdown seperti buah simalakama. Sebab, menurutnya, banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.
"Ini ibarat buah simalakama, dimakan salah tidak dimakan salah. Kalau dilakukan lockdown sesuai UU karantina kesehatan, maka segala kebutuhan warga ditanggung negara, termasuk pakan ternak. Apakah negara mampu? Kalaupun mampu, apakah efektif?" kata Awiek.
Dia menilai beberapa negara telah melakukan lockdown untuk menangani pandemi. Akan tetapi, justru angka kasus COVID-19 tetap tinggi meski lockdown terus-menerus.
"Kita bisa bandingkan dengan negara-negara sahabat yang melakukan lockdown sejak tahun lalu, ternyata penyebaran COVID juga tak terkendali. Bahkan lockdown terus diperpanjang, tapi angka COVID-nya masih tinggi," tuturnya.
Satgas Ungkit Kasus Corona Turun
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito turut bersuara mengenai pernyataan Pandu Riono itu. Wiku mengatakan pemerintah terus berusaha keras menurunkan kasus Corona.
"Pemerintah saat ini berusaha keras untuk terus menekan angka kasus termasuk dengan berbagai upaya yang direkomendasikan tersebut. Hasilnya pun sudah terlihat yaitu penurunan sebesar 44% dari puncak kasus," ujar Wiku kepada detikcom, Minggu (1/8).
Wiku mengatakan pemerintah dan masyarakat perlu konsisten terhadap pencapaian penurunan kasus ini. Wiku turut meminta masyarakat yakin Indonesia bisa melewati pandemi.
"Tugas kita bersama yaitu perlu konsisten agar pencapaian ini bisa lebih baik dan signifikan ke depannya dan dilandasi dengan penuh keyakinan bahwa Indonesia, pemerintah dan masyarakatnya mampu melewati ini semua," terang Wiku.
Ngabalin Tepis Pandu Riono: Kita Selalu Siap
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menjawab pernyataan itu. Ngabalin mengklaim RI tidak pernah terjebak pandemi karena pemerintah selalu siap.
"Dari awal kan Presiden mengatakan karena beliau tidak mau rakyatnya itu terpapar Covid, kemudian lapar, kemudian terkapar karena Covid itu seluruh usaha mandek, maka berbagai perubahan dan langkah antisipasi terus dilakukan oleh Presiden. Kita tidak pernah terjebak, kita selalu siap dan mengantisipasi. Tetapi masukan-masukan itu menjadi penting," kata Ngabalin dalam siaran YouTube Serbet Ngabalin seperti dilihat, Senin (2/8).
Ngabalin meminta semua pihak tidak saling menyalahkan saat menghadapi pandemi ini. Pemerintah, kata Ngabalin menerima masukan dari pakar, termasuk masukan dari Pandu Riono.
"Jangan pernah kita dengan gampang dan mudah dalam situasi seperti hari ini kemudian membiasakan diri saling menyalahkan, kemudian saling menuduh yang satu dengan yang lain, pemerintah dan lain-lain. Beberapa masukan saya, usulan, masukan itu menjadi penting untuk harus dan tentu bagi pemerintah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki beberapa kegiatan dalam rangka percepatan penanganan Covid itu menjadi bagian yang harus diprioritaskan," tutur Ngabalin.
"Artinya apa, usulan, kritik dan masukan itu adalah macam vaksin dalam mengambil kebijakan. Kita punya mindset yang sama begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, kemudian dengan seluruh lapisan masyarakat. Tentu saja opinion leaders harus menjadi penting para epidemiologi, para ahli," lanjutnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
