Effendi Simbolon Salahkan Jokowi soal Jebakan Pandemi, PPP Membela

Dwi Andayani - detikNews
Minggu, 01 Agu 2021 06:12 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan Tema Potensi Golput di Pemilu 2019 di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau menerapkan lockdown. PPP menilai Jokowi membuat kebijakan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kebijakan pemerintah menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).

Awiek mengatakan keputusan lockdown seperti buah simalakama. Sebab, menurutnya, banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

"Ini ibarat buah simalakama, dimakan salah tidak dimakan salah. Kalau dilakukan lockdown sesuai UU karantina kesehatan, maka segala kebutuhan warga ditanggung negara, termasuk pakan ternak. Apakah negara mampu? Kalaupun mampu, apakah efektif?" kata Awiek.

Dia menilai beberapa negara telah melakukan lockdown untuk menangani pandemi. Namun, justru angka kasus COVID-19 tetap tinggi meski lockdown terus-menerus dilakukan.

"Kita bisa bandingkan dengan negara-negara sahabat yang melakukan lockdown sejak tahun lalu, ternyata penyebaran COVID juga tak terkendali. Bahkan lockdown terus diperpanjang, tapi angka COVID-nya masih tinggi," tuturnya.

Effendi Simbolon Salahkan Jokowi

Diketahui, pakar epidemiologi asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebut Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi yang semakin dalam. Politikus PDIP Effendi Simbolon menyalahkan Presiden Jokowi yang tidak mau menerapkan lockdown sejak awal pandemi COVID-19.

"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM. Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," ujar Effendi kepada wartawan, Sabtu (31/7/2021).

"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas ke mana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," sambungnya.

Effendi membeberkan sudah banyak negara lain yang sukses mengatasi pandemi COVID-19 dengan cara lockdown. Dia mengatakan virus Corona itu bisa dicegah penularannya dengan cara semua orang tetap berada di rumah.

Hanya, kata Effendi, alih-alih memilih lockdown, Indonesia justru menerapkan PPKM. Effendi menyatakan hasil dari PSBB hingga PPKM hanya 'nol' dan cenderung minus.