Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti terjadinya ketimpangan vaksinasi COVID-19 antara Jawa-Bali dan luar daerah lainnya di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta agar pemerintah mendistribusikan vaksin secara merata.
"Harus menjadi prioritas dari pemerintah untuk distribusi vaksin berikutnya. Daerah-daerah yang masih jauh dari target harus mendapatkan hak yang proporsional dengan daerah lain," kata Kurniasih kepada wartawan, Jumat (30/7/2021).
Kurniasih mewanti-wanti warga di daerah tertinggal tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dia menekankan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh vaksin.
"Supaya target herd immunity nasional bisa terwujud pada waktu bersamaan. Jangan sampai ada daerah yang tertinggal dalam hal vaksinasi. Mereka punya hak yang sama," jelasnya.
Ketua DPP PKS itu mengatakan pihaknya telah mendorong agar Kemenkes agresif dalam mendapatkan vaksin. Selain itu, Kurniasih menekankan pengadaan vaksin Merah Putih harus segera dirampungkan.
"Kita sudah dorong agar Kemenkes lebih agresif untuk negosiasi pengadaan vaksin di Indonesia. Dan harus dorong percepatan vaksin merah putih," jelasnya.
Lebih lanjut, Kurniasih berharap pemerintah melakukan pendekatan khusus kepada warga yang menolak untuk divaksin. Menurutnya pendekatan vaksinasi COVID-19 harus dilakukan secara persuasif dan disesuaikan dengan kearifan lokal.
"Target herd immunity nasional di akhir Desember ini harus terus dikejar. Karena rakyat harus dilindungi. Pendekatan persuasif dan pendekatan melalui tokoh berpengaruh lokal. Dan target vaksin kan nggak 100% rakyat harus divaksin. Jadi ya fokus pada jumlah minimal target vaksin di daerah aja," jelasnya.
Simak penjelasan Kemenkes soal ketimpangan vaksinasi ini pada halaman selanjutnya.
