Risma Minta Penyaluran Kartu Sembako Tak Jadi Ajang Cari Untung

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 17:00 WIB
Kemensos menambah bantuan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. Sebanyak 1,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, akan mendapatkan tambahan bantuan selama dua bulan, yakni Juli-Agustus 2021.
Foto: Esti Widiyana/detikcom
Jakarta -

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan penyaluran bantuan kepada masyarakat dilakukan secara transparan. Ia menyoroti masih ada hal yang perlu diperbaiki dalam penyaluran bantuan sosial.

Risma turun blusukan di sejumlah daerah untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan dengan baik. Namun, ia menemukan beberapa kasus dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako, seperti harga komoditas yang terlalu tinggi, pemaketan komoditas, dan lainnya.

"(Pelakunya) sedang kami proses. Kalau di Kemensos kami lakukan sidang etik. Di kepolisian juga sedang ditangani," tegas Risma dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Risma menekankan tidak boleh ada pihak manapun yang memanfaatkan penyaluran bantuan untuk kepentingan sendiri.

"Kan kasihan mereka kan lagi membutuhkan bantuan. Sudah begitu harga mereka bayar lebih mahal atau barang yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya dengan memaketkan bantuan," cecar Risma.

Dalam tinjauan ke lapangan, Risma memanggil pendamping, kepala daerah, dinas sosial, perwakilan Himbara, pemasok, dan pihak terkait. Ia akan melakukan kroscek bila dirasakan ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan. Ia menyatakan sembako untuk KPM tidak boleh dijual secara paket.

"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," jelas Risma.

"Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga lebih mahal," imbuhnya.

Mantan Wali Kota Surabaya ini meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran. Ia juga mengajak jajaran Forkopimda dan masyarakat untuk bersama-sama memutuskan rantai pandemi.

"Saya meminta kepala daerah juga ikut mengawasi dan memastikan penerima bantuan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan. Jangan dikurang-kurangi. Kasihan," tegas Risma.

(ncm/ega)