Round-Up

9 Fraksi Wakil Rakyat Senayan Tolak Fasilitas Hotel untuk Isoman

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 30 Jul 2021 06:22 WIB
Kompleks Parlemen Senayan diusulkan menjadi Rumah Sakit Darurat COVID-19. Hal itu pun memicu pro dan kontra di kalangan internal Parlemen.
Gedung DPR (Foto: ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Seluruh fraksi di Senayan menolak pengadaan fasilitas hotel untuk isolasi anggota DPR. Mereka menganggap pengadaan fasilitas tersebut tidak tepat.

Untuk diketahui, adanya fasilitas hotel untuk isolasi anggota dewan itu diketahui dari adanya surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal DPR. Selain untuk anggota DPR, fasilitas itu juga diperuntukkan untuk PNS, staf hingga tenaga ahli.

Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan fasilitas hotel untuk isoman bukan program yang dianggarkan. Anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi.

"Jadi anggaran COVID ini anggaran kontingensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran COVID kan sekarang ada di setiap kementerian," ungkapnya.

Fasilitas itu pun ditolak semua fraksi di DP. Beberapa ada yang meminta pengadaan itu dibatalkan. Beberapa juga meminta agar anggaran untuk isolasi disumbangkan ke masyarakat terdampak pandemi. Simak sikap 9 fraksi di DPR terkait pengadaan hotel tersebut:

PAN

PAN bersuara lantang menolak fasilitas tersebut. Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto meminta fasilitas isoman di hotel tersebut dibatalkan.

"Bahwa terhadap keputusan Sekjen DPR yang menyediakan hotel untuk isoman para anggota DPR yang terpapar COVID-19, saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

PKB

Senada dengan Yandri, Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan fraksinya menolak fasilitas hotel untuk anggota DPR terpapar COVID. Lebih baik, menurutnya, uangnya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang sedang menjalani isoman.

"F-PKB tegas menolak, kami mendahulukan kepentingan rakyat sesuai maklumat Ketum PKB agar jajaran F-PKB turun tangan melayani masyarakat yang sedang isoman," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).

Golkar

Anggota Fraksi Golkar DPR, Sarmuji, juga menolak fasilitas tersebut. Dia menilai program Kesetjenan DPR itu tak sensitif.

"Tidak ada urgensinya isoman anggota DPR dibiayai negara. Di saat rakyat kesulitan mencukupi kebutuhan untuk melaksanakan isoman di rumah masing-masing, kesekjenan DPR membuat program yang tidak sensitif dengan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Lagian kalau untuk Isoman seharusnya anggota DPR masih bisa menggunakan dana pribadinya masing-masing," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Waketum Golkar Nuruf Arifin menyatakan tidak perlu ada pengistimewaan bagi anggota DPR. Lebih baik menurutnya, anggaran itu digunakan untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi.

"Kami konsisten dengan pernyataan sebelumnya, bahwa tidak perlu ada tindakan pengistimewaan bagi para anggota parlemen. Fasilitas yang diberikan kesetjenan sebaiknya disumbangkan untuk nakes dan masyarakat yang lebih membutuhkan. Kami menolak ide-ide yang memperlihatkan tidak adanya sensitivitas dan keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.

PDIP

Anggota Fraksi PDIP PDR Hendrawan Supratikno menyuarakan pendapat serupa. Menurut dia, program itu berlebihan.

"Hemat saya, jelas itu berlebihan alias mubazir, mohon kembalikan saja anggarannya untuk kepentingan rakyat yang isoman," kata Hendrawan.

PPP

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek memastikan sikap menolak kebijakan isolasi di hotel bagi anggota DPR. Meski demikian, Awiek menyebut sebetulnya fasilitas tersebut sah dan sama seperti fasilitas asuransi kesehatan untuk pejabat negara yang tidak wajib diambil.

"F-PPP tidak mengambil fasilitas tersebut. Meskipun secara umum fasilitas tersebut sah-sah saja dan boleh-boleh saja sama seperti fasilitas asuransi kesehatan untuk pejabat negara. Sifatnya pilihan bukan kewajiban," kata Awiek saat dihubungi, Rabu (28/7/2021).

NasDem

Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali juga menyampaikan sikap NasDem terkait fasilitas isolasi di hotel bagi anggota DPR. Ahmad menyebut pihaknya menolak fasilitas tersebut lantaran berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan saat ini.

"Fraksi partai-partai secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesekjenan DPR untuk anggota DPR yang terpapar positif COVID-19. Menurut kami, kebijakan tersebut berlebihan mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," ujarnya.

Gerindra

Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman juga merespons fasilitas isolasi di hotel untuk anggota DPR. Dia menyebut, berdasarkan pembicaraan para anggota DPR, kebanyakan enggan mengambil fasilitas tersebut walaupun disediakan.

"Tadi ngobrol di WA banyak rekan-rekan yang bilang enggan dengan fasilitas tersebut kalaupun memang ada. Kalau memungkinkan isoman di rumah masing-masing tentu lebih nyaman karena dekat dan bisa berkomunikasi dengan keluarga atau bisa juga di Wisma DPR di kawasan Kopo jika rumah pribadi terlalu kecil," sebutnya.

PKS

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyampaikan sikap PKS terhadap fasilitas isolasi di hotel bagi anggota DPR yang diajukan Sekjen DPR RI. Jazuli menilai seharusnya kebijakan yang diambil memperhitungkan urgensi dan empati atas kondisi rakyat kebanyakan yang kesulitan saat pandemi ini.

"Namun demikian, pada praktiknya harus benar-benar menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap kondisi rakyat kebanyakan yang jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah COVID-19 ini," ujar Jazuli.

Partai Demokrat

Anggota DPR Fraksi PD Herman Khaeron meminta agar penyediaan fasilitas hotel bagi anggota DPR dikaji ulang. Herman meminta agar anggaran itu disumbangkan untuk memperkuat tim medis DPR agar bisa digunakan untuk masyarakat umum.

"Saya setuju fasilitas hotel untuk isoman anggota DPR ditinjau ulang, karena menurut saya yang lebih penting saat ini adalah memperkuat dan mengembangkan poliklinik DPR yang sudah ada agar juga bermanfaat bagi masyarakat umum. Ketika terpapar COVID yang dibutuhkan adalah kehadiran paramedis bukan tempat isoman, dan saya yakin bagi para anggota DPR lebih nyaman isoman di rumahnya masing-masing," ujarnya.

Lantas apa Setjen DPR akan melanjutkan pengadaan fasilitas hotel untuk isoman anggota dewan? simak selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Giliran Legislator PKB-PPP Tolak Hotel untuk Isoman Anggota DPR

[Gambas:Video 20detik]