.webp)
Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Budi Tano Wibowo mengusulkan kepada pemerintah agar memperkecil lingkup tracing dan juga vaksinasi COVID-19. Dia ingin agar proses tersebut bisa dilakukan di RT/RW setempat sehingga semua masyarakat dapat dijangkau.
"Kalau melakukan tracing, vaksinasi, saya usulkan jangan berdasarkan dikumpulkan di mana. Tapi di-tracing satu per satu, dari RT-RT, RW-RW, supaya masing-masing RT/RW yang sudah divaksin, di-tracing, kalau ada yang kena bisa langsung isolasi," kata Tano saat diskusi virtual penanganan COVID-19 dengan Kemenko Polhukam, Kamis (29/7/2021).
"Kalau ada yang kena, bisa langsung di-tracing, diisolasi, sehingga lama-lama itu bersih, makin lama makin lebar makin meluas, sehingga satu komunitas akan lebih bersih," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tano menyampaikan kerumunan orang juga masih sering kali terjadi. Menurutnya, mengurangi kerumunan agak sulit, terlebih banyak masyarakat yang penghasilannya harian sehingga terpaksa bekerja di luar rumah.
"Kerumunan juga masih banyak terjadi, bahwa banyak orang yang penghasilannya sangat ditentukan oleh kegiatan harian. Kalau pegawai yang gajinya bulanan, mungkin kerja di rumah senang karena pengeluaran terbatas karena hanya biaya listrik, hanya menyalakan AC, tapi yang lain turun dan income-nya tetap. Dan yang harian ini berat," ujarnya.
Tano memahami pemerintah saat ini sedang berada dalam posisi dilematis. Untuk itu, dia menyarankan pemerintah lebih fokus menggalakkan protokol kesehatan.
"Kita tahu membantu masyarakat melakukan apapun akan keliru. Diketatin (PPKM) ekonomi bisa terganggu, (jika) tidak, kesehatannya bisa berbahaya. Maka menurut saya paling penting adalah kembali ke dasar, 3M. 3M ini harus benar dijalankan dengan apa adanya, sesuai dengan kriteria," imbuhnya.
Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah akan menyampaikan usulan tersebut kepada Satgas COVID-19. Saat ini kata Mahfud TNI-Polri dan juga BIN sudah mulai masuk ke pedesaan untuk mengupayakan vaksinasi dan tracing kasus COVID-19 dengan acara tersebut.
"Sekarang kita akan perluas permintaan datang ke RT-RT, itu nanti sesudah pertemuan kedelapan nanti saya akan undang seluruh satgas untuk menyalurkan usul-usul ini," tuturnya.
"Sekarang Polri, TNI, dan BIN itu memang masuk ke desa-desa apakah itu sudah bisa mewakili kepentingan RT secara merata sehingga herd immunity itu betul-betul bisa berjalan, tidak hanya misalnya dikumpulkan orang lalu divaksin atau di-tracing secara bersama-sama, sedangkan yang tidak kumpul karena lari atau karena RT-nya beda, karena tidak terjangkau gitu, tidak bisa di-tracing atau di-treatment," imbuhnya.
Simak juga 'Panglima TNI Kerahkan 63 Ribu Prajurit Jadi Tracer Covid-19':
