.webp)
Para anggota DPR kini mendapatkan fasilitas isolasi mandiri di hotel yang dibiayai negara. Kritik pun mengemuka.
Sejumlah fasilitas dari program isolasi mandiri bakal didapatkan anggota DPR. Hal ini pun dibenarkan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.
"Iya, saya juga dapat data itu," kata Sekjen DPR RI Indra Iskandar kepada wartawan, Rabu (28/7/2021). Indra ditanya soal fasilitas yang didapat anggota DPR dari program isoman.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang diterima detikcom, para anggota DPR yang terpapar COVID-19 wajib terlebih dahulu mengisi pendaftaran isolasi mandiri melalui Google Form. Setelah mendaftar, berdasarkan prosedur, anggota DPR yang terpapar Corona menginformasikan kepada petugas Satuan COVID-19 Setjen DPR melalui WhatsApp/WA.
Para anggota DPR yang terpapar bisa mulai check-in isolasi mandiri sejak pukul 14.00 WIB dan check-out pada pukul 12.00 WIB. Sejumlah fasilitas mulai dari makan, laundry, hingga konsultasi dokter dan PCR tes pada hari ke-7 juga bakal didapatkan oleh para anggota DPR.
Hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi mandiri itu, selain untuk anggota DPR, ditujukan bagi tenaga ahli, hingga staf DPR yang terpapar COVID-19. Fasilitas itu disediakan bagi mereka yang terpapar dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
"Yang sudah kerja sama sama kita itu, MoU-nya dengan sama Ibis Grogol, satu lagi di Oasis daerah Pasar Senen Atrium," ujarnya.
Iskandar memastikan fasilitas hotel untuk isoman bukan program yang dianggarkan. Anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi.
"Jadi anggaran COVID ini anggaran kontingensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran COVID kan sekarang ada di setiap kementerian," ungkapnya.
Berikut ini fasilitas yang didapatkan oleh para wakil rakyat selama isoman di hotel:
1. Makan tiga kali sehari (pagi, siang, dan malam)
2. Laundry tiga potong baju per hari
3. Free Wi-Fi dan parkir
4. Konsultasi dokter melalui telepon setiap hari (Dr Fahri dari Laboratorium Amelia Clinic dan Prolepsis)
5. Kunjungan dokter atau perawat 2-3 kali, dapat vitamin
6. Satu kali tes PCR (di hari ke-7).
Bagaimana tanggapan partai lain? Silakan klik halaman selanjutnya.
Simak Video: PAN Tolak Fasilitas Anggota DPR Isoman di Hotel: Mereka Mampu Urus Diri
Minta Dibatalkan
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto tidak setuju dengan keputusan Sekjen DPR RI menyediakan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR. Yandri meminta fasilitas isoman di hotel tersebut dibatalkan.
"Bahwa terhadap keputusan Sekjen DPR yang menyediakan hotel untuk isoman para anggota DPR yang terpapar COVID-19, saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Yandri meminta anggaran yang diperuntukkan buat fasilitas isoman di hotel tersebut dialokasikan untuk masyarakat. Dia menyebut lebih baik refocusing anggaran di DPR untuk penanganan COVID-19 diberikan kepada masyarakat.
"Bilamana ada anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan COVID, itu sebaiknya dananya diperuntukkan bagi masyarakat atau rakyat, seperti pengadaan obat-obatan, atau pengadaan sembako, atau bantuan lain yang langsung kepada masyarakat," ucapnya.
Yandri beralasan para anggota DPR pasti mampu mengurus diri sendiri tanpa difasilitasi oleh negara. Selain itu, menurutnya, saat ini yang paling membutuhkan bantuan adalah masyarakat.
"Jadi kalau untuk anggota Dewan, saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara karena saat ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR dibatalkan," ujarnya.
Kritik Mengemuka
Selain itu, kebijakan tersebut dianggap menunjukkan betapa tidak empatinya DPR terhadap rakyat yang tengah kesulitan di tengah pandemi Corona.
"Fasilitas khusus isoman di hotel bagi anggota DPR yang sudah diputuskan Sekjen kembali menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).
Lucius lantas menyinggung kebijakan serupa di parlemen yang muncul pada awal pandemi. Dia mengungkapkan, mulai tes PCR, vaksinasi khusus, hingga ICU khusus juga pernah diminta oleh para anggota DPR.
"Sejak awal pandemi, kebijakan serupa beberapa kali muncul dari parlemen. Sebut saja tes PCR khusus ketika warga kebanyakan kesulitan karena mahalnya, vaksinasi khusus bagi anggota dan keluarga, permintaan ICU khusus, sampai kebijakan pelat kendaraan khusus anggota DPR," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh pakar kebijakan publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Agus Sukristyanto. Dia menilai tak ada masalah dengan fasilitas itu, namun secara etika tidak tepat.
"Itu yang ndak pas. Karena nanti akan terjadi kesenjangan, sedangkan masyarakat yang tidak dapat fasilitas ini masih antre-antre. Sedangkan mereka akan mendapatkan fasilitas. Jadi ini ndak pas," kata Agus kepada detikcom, Rabu (28/7/2021).
"Tapi kalau dia minta fasilitas yang berlebihan ini yang ndak pas secara etikanya kurang tepat," imbuh Agus.
Menurut Agus, dalam kacamata kebijakan publik, fasilitas yang didapat anggota DPR RI memang tak ada yang dilanggar. Meski begitu, seharusnya para anggota dewan juga bisa membaca kondisi dan memberi contoh baik kepada masyarakat.
"Anggaran kan bisa dialokasikan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Istilahnya dengan menggeser anggaran. Ini juga kan untuk keselamatan dia anggota dewan itu," terang Agus.
Relawan Jokowi Mania (JoMan) juga ikut mengkritik keras fasilitas isoman di hotel anggota DPR.
"Ini kok Setjen DPR malah memanjakan anggota Dewan dengan fasilitas gratisan, kan mereka setiap anggota DPR sudah di-cover asuransi 100%. Harusnya anggota Dewan membuat paket sembako untuk 100 ribu orang. Kalau ada 500 DPR, bisa ada 50 juta paket sembako," kata Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer atau Noel, Rabu (28/7/2021).
Ketimbang memanfaatkan fasilitas isoman, aksi sosial bansos DPR disebut Noel bisa menstimulasi kalangan lain, seperti pengusaha untuk ikut membantu masyarakat. Noel mendesak DPR menjadi lini depan pegiat kegiatan sosial di masyarakat.
"Bukannya ada di lini depan. Malah jadi penikmat bantuan. Entah DPR-nya yang meminta atau Sekjen DPR-nya yang punya ide pemborosan," ujar Noel.
