Fasilitas Isoman Hotel Bagi DPR, Pengamat: Etikanya Kurang Tepat

Amir Baihaqi - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 16:57 WIB
Tak seperti biasanya, gedung DPR RI terlihat sepi. Usai belasan anggota dewan terpapar COVID-19 dalam waktu yang cukup bersamaan, gedung itu di disinfeksi dan disterilkan.
Gedug DPR RI (Foto: Rengga Sancaya)
Surabaya -

Anggota DPR RI mendapat keistimewaan isolasi mandiri di hotel dengan segala fasilitasnya. Pakar kebijkan publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya Agus Sukristyanto menilai tak ada masalah dengan fasilitas itu, namun secara etika tidak tepat.

"Itu yang ndak pas. Karena nanti akan terjadi kesenjangan sedangkan masyarakat yang tidak dapat fasilitas ini masih antre-antre. Sedangkan mereka akan mendapatkan fasilitas. Jadi ini ndak pas," kata Agus kepada detikcom, Rabu (28/7/2021).

"Tapi kalau dia minta fasilitas yang berlebihan ini yang ndak pas secara etikanya kurang tepat," imbuh Agus.

Menurut Agus, dalam kacamata kebijakan publik, fasilitas yang didapat anggota DPR RI memang tak ada yang dilanggar. Meski begitu, seharusnya para anggota dewan juga bisa membaca kondisi dan memberi contoh baik kepada masyarakat.

"Anggaran kan bisa dialokasikan untuk bisa mendapatkan kesempatan untuk itu. Istilahnya dengan menggeser anggaran. Ini juga kan untuk keselamatan dia anggota dewan itu," terang Agus.

"Tapi DPR ini kan representasi masyarakat harusnya bisa membaca kondisi masyarakat kita. Ya kan dia memiliki sebuah tugas dia memiliki hal-hal seperti ini juga bisa melakukan sebuah edukasi dan bisa memberi contoh baik. Itu yang perlu ditekankan," jelas Agus.

Lalu bagaimana seharusnya jika ada anggota DPR RI yang terpapar COVID-19? Agus mengimbau agar menggunakan keuangan pribadinya untuk isolasi mandiri, karena memang saat ini kondisinya sedang darurat.

"Iya, menurut saya seperti itu. Kalaupun itu bisa lewat asuransi kesehatan kan bisa. Saya lihat kalangan yang punya uang juga antre. Ini kan kasusnya isoman ya. Jadi dia bisa isolasi mandiri dengan anggaran sendiri. Nah masyarakat juga bisa melakukan itu dengan kondisi keuangan yang dimiliki juga kan," tandas Agus.

Sebelumnya, Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan fasilitas hotel untuk isoman bukan program yang dianggarkan. Anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi.

"Jadi anggaran COVID ini anggaran kontingensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran COVID kan sekarang ada di setiap kementerian," ujar Indra, Selasa (27/7).

Hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi mandiri itu selain untuk anggota DPR juga ditujukan bagi tenaga ahli hingga staf yang terpapar COVID-19. Fasilitas itu disediakan bagi mereka yang terpapar dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

"Yang sudah kerja sama sama kita itu, MoU-nya dengan sama Ibis Grogol, satu lagi di Oasis daerah Pasar Senen Atrium," ujarnya.

(iwd/iwd)