Formappi Kritik Fasilitas Isolasi Hotel Bagi DPR: Bukti Tak Peduli Rakyat

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 28 Jul 2021 16:14 WIB
Peneliti Formappi Lucius Karus
Lucius Karus (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Keputusan Sekjen DPR RI yang memfasilitasi isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR dinilai menambah panjang bukti tidak pedulinya DPR terhadap rakyat di tengah situasi pandemi. Kebijakan itu menunjukkan betapa tidak empatinya DPR terhadap rakyat yang tengah kesulitan di tengah pandemi Corona.

"Fasilitas khusus isoman di hotel bagi anggota DPR yang sudah diputuskan Sekjen kembali menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini," kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Lucius lantas menyinggung kebijakan serupa di parlemen yang muncul pada awal pandemi. Dia mengungkapkan, mulai tes PCR, vaksinasi khusus, hingga ICU khusus juga pernah diminta oleh para anggota DPR.

"Sejak awal pandemi, kebijakan serupa beberapa kali muncul dari parlemen. Sebut saja tes PCR khusus ketika warga kebanyakan kesulitan karena mahalnya, vaksinasi khusus bagi anggota dan keluarga, permintaan ICU khusus, sampai kebijakan pelat kendaraan khusus anggota DPR," ucapnya.

Lucius menyebut setiap kebijakan khusus itu padahal selalu membawa kritik keras dari masyarakat. Namun dia merasa heran lantaran semua protes dan kritik masyarakat seperti dianggap angin lalu oleh para anggota DPR.

"Setiap kebijakan yang spesial bagi anggota DPR ini selalu direspons dengan kritik oleh publik. Sayangnya, semua protes dan kritikan itu tampak dianggap angin lalu. Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli, tetapi juga soal respons mereka pada suara publik," jelasnya.

"Bagi DPR, ketidakpedulian pada suara rakyat tentu saja sesuatu yang kontras. Secara kelembagaan, DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili publik atau rakyat di hadapan kebijakan pemerintah. Kebijakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat," lanjutnya.

Lebih lanjut Lucius menyebut sikap DPR terhadap rakyat ini justru mengecewakan. Dia pun pesimistis para anggota DPR bakal memikirkan rakyat lantaran selalu sibuk memikirkan diri sendiri.

"Kebijakan yang muncul dari parlemen selama pandemi dan bagaimana DPR tak peduli terhadap masukan dan kritikan publik tentu sangat mengecewakan. Bagaimana DPR mau mewakili rakyat kalau mereka ternyata hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri ketika fasilitas serupa nyatanya juga sangat dibutuhkan rakyat kebanyakan?" ujarnya.

Lucius lantas menganggap konyol jika DPR selalu beralasan mengikuti aturan dengan melaksanakan kebijakan khusus tersebut. Pasalnya, menurut dia, acuan DPR seharusnya suara rakyat dan kebutuhan rakyat, bukan hanya menurut dengan aturan yang menguntungkan diri sendiri.

"Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka. Kalau DPR nurut saja karena menguntungkan mereka ya, maka DPR memang jelas tak peduli dan mau diistimewakan," sebutnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.