.webp)
Heboh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpesan kepada Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar seperti BJ Habibie saja dalam menyampaikan kritik. Sebenarnya, bagaimana pola komunikasi antara pemerintah dan mantan presiden yang baik?
"Pola komunikasi antara presiden dan mantan presiden tentunya harus dibangun di atas matra komunikasi yang konstruktif," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Terkait SBY, Umam menyebut saran dan masukan para mantan pemimpin sangat diperlukan untuk memperkuat langkah kebijakan dan pendekatan program yang dijalankan pemerintah saat ini. Dia menyebut seharusnya setiap pemimpin saling menguatkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan setiap periode pemerintahan itu saling melengkapi dan menutup kekurangan. Kalaupun ada perbedaan pandangan, tentu harus diletakkan pada koridor demokrasi yang konstitusional," katanya.
Lalu, bagaimana dengan mantan presiden yang menyampaikan kritik di forum terbuka, tidak dengan langsung menemui presiden yang menjabat? Umam menyebut kritik bersifat evaluatif atas kebijakan publik dengan sasaran terukur dan konstruktif boleh-boleh saja disampaikan di ruang terbuka publik.
"Kalau sifatnya evaluasi kebijakan publik yang terukur dan konstruktif, tidak masalah untuk disampaikan di ruang publik. Namun jika ada hal-hal sensitif secara publik dan perlu klarifikasi mendalam, tentu pertemuan langsung bisa menjadi pilihan lebih baik," kata Umam.
"Hal itu sudah beberapa kali dilakukan. Yang terpenting, jangan mudah menilai kritik kebijakan itu sebagai pendekatan politik yang tidak etis. Mari kita didik masyarakat untuk membedakan mana kritik-konstruktif dan mana kritik-destruktif," ujarnya soal ramai-ramai tentang SBY.
Baca juga: Di Balik Pesan Luhut agar SBY Tiru Habibie |
Terkait Luhut, Umam menyarankan model komunikasi politik sang menteri perlu dimodifikasi ulang, agar lebih konstruktif dan tidak over-reaktif. Belakangan, kata Umam, Luhut sering merespons masukan dan kritik publik secara over-reaktif, bahkan over-killed.
"Sikap over-reaktif itu juga belakangan sering ditunjukkan kepada mereka yang menilai pandemi sudah tidak terkendali, 'akan saya tunjukkan ke mukanya', padahal Presiden Jokowi juga menilai pandemi belum terkendali," ujar Umam.
Umam meminta Luhut tidak terbawa perasaan terhadap setiap kritik publik, baik yang disampaikan tokoh politik maupun masyarakat umum. Konsekwensi berada di pemerintahan, katanya, adalah harus berlapang dada, menerima semua saran, pujian, masukan, dan kritik pedas pada pemerintah selama kritik itu dijalankan secara konstitusional.
"Sejauh ini, kritik-kritik publik masih relatif terukur. Pemerintah sebaiknya jangan panik, jika kekecewaan dan approval rate pemerintah menurun. Cukup dijawab dengan kinerja yang lebih baik," ujar Umam.
(gbr/tor)
