.webp)
Rencana Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan lockdown demi menekan kasus COVID-19 menyita atensi pemerintah pusat. Mendagri Tito Karnavian turun tangan meminta Lukas Enembe menggunakan istilah 'PPKM', bukan 'lockdown'.
Wacana lockdown ini awalnya disampaikan juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, di Jayapura, seperti dilansir Antara, Selasa (20/7/2021). Rifai mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berencana menutup akses keluar dan masuk, baik jalur penerbangan maupun perairan.
"Penutupan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada 1 Agustus-31 Agustus 2021," kata Rifai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rifai, kebijakan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi Tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua. Lukas Enembe dan jajarannya juga akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pada Senin (19/7), Gubernur Papua Lukas Enembe beserta kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia menghadiri rapat terbatas melalui pertemuan virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan, usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi tersebut, Gubernur Lukas selanjutnya langsung mengumpulkan sejumlah pejabat Pemprov Papua dengan agenda penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Papua.
"Gubernur Papua Lukas Enembe akan melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro di Provinsi Papua sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/7736/SET," katanya.
Rifai menerangkan surat edaran tersebut masih berlaku hingga 25 Juli 2021. Untuk itu, Lukas Enembe meminta seluruh pemangku kepentingan terkait bersinergi dan bergerak lebih cepat serta tepat guna memastikan situasi pandemi COVID-19 di tanah Papua tidak semakin parah.
"Pada Rabu, 21 Juli 2021, direncanakan sebuah rapat oleh Tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua atas instruksi gubernur guna membahas evaluasi PPKM Mikro yang tengah berlangsung dan akan berakhir pada 25 Juli 2021 nanti," pungkas Rifai Darus.
Mendagri Telepon Lukas Enembe
Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah berkomunikasi dengan Lukas Enembe terkait wacana lockdown Papua. Tito mengaku menegaskan ke Lukas Enembe bahwa Indonesia tidak menggunakan istilah 'lockdown'.
"Saya sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur Papua tadi pagi," kata Tito dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube Setpres, Senin (26/7).
"Saya sudah komunikasikan dengan Pak Gubernur jadi kita gunakan istilah PPKM level 4, level 3, bukan istilah lockdown. Lockdown nanti masyarakat jadi bingung. Belum belum tentu masyarakat juga memahami arti lockdown. Kalau PPKM level 4, 3, 2 sektor itu secara rinci, rigid sekali bentuk-bentuk kegiatan apa saja sektor kegiatannya yang dibatasi," imbuh dia.
Tito juga mengaku sudah meminta Lukas Enembe segera menindaklanjuti kebijakan PPKM dengan menggelar rapat bersama Forkopimda. Tito berharap penerapan PPKM di Papua ini nantinya bisa menekan laju penyebaran virus Corona di sana.
"Saya sudah minta Pak Gubernur rapat Forkopimda hari ini menindaklanjuti ini berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus. Nanti kita evaluasi lagi. Kita berharap terjadi penurunan kasus di Papua seperti harapan Bapak Gubernur dan masyarakat di sana, kemudian BOR-nya juga makin menurun," ungkap Tito.
Lebih lanjut, Tito memaparkan, dalam Instruksi Mendagri No 25 Tahun 2021, ada 3 daerah di Papua yang masuk level 4. Tiga daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Kemudian, sejumlah daerah di Papua, seperti Kabupaten Jayapura, juga masuk PPKM level 3.
"Kalau memang belum (terjadi penurunan pasca-PPKM Level 4) ya kita akan masuk level 4 lagi nanti untuk yang berikutnya, untuk beberapa wilayah di Papua nanti, Kota Jayapura, Mimika, Merauke. Tapi seandainya indikatornya baik tentu kita bisa turunkan levelnya nantinya," kata dia.
