Rencana Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan lockdown demi menekan kasus COVID-19 menyita atensi pemerintah pusat. Mendagri Tito Karnavian turun tangan meminta Lukas Enembe menggunakan istilah 'PPKM', bukan 'lockdown'.
Wacana lockdown ini awalnya disampaikan juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus, di Jayapura, seperti dilansir Antara, Selasa (20/7/2021). Rifai mengatakan Pemerintah Provinsi Papua berencana menutup akses keluar dan masuk, baik jalur penerbangan maupun perairan.
"Penutupan tersebut diperkirakan akan berlangsung pada 1 Agustus-31 Agustus 2021," kata Rifai.
Menurut Rifai, kebijakan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat evaluasi Tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua. Lukas Enembe dan jajarannya juga akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pada Senin (19/7), Gubernur Papua Lukas Enembe beserta kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia menghadiri rapat terbatas melalui pertemuan virtual yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo berkenaan dengan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia," ujarnya.
Dia menjelaskan, usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi tersebut, Gubernur Lukas selanjutnya langsung mengumpulkan sejumlah pejabat Pemprov Papua dengan agenda penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Papua.
"Gubernur Papua Lukas Enembe akan melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro di Provinsi Papua sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor: 440/7736/SET," katanya.
Rifai menerangkan surat edaran tersebut masih berlaku hingga 25 Juli 2021. Untuk itu, Lukas Enembe meminta seluruh pemangku kepentingan terkait bersinergi dan bergerak lebih cepat serta tepat guna memastikan situasi pandemi COVID-19 di tanah Papua tidak semakin parah.
"Pada Rabu, 21 Juli 2021, direncanakan sebuah rapat oleh Tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua atas instruksi gubernur guna membahas evaluasi PPKM Mikro yang tengah berlangsung dan akan berakhir pada 25 Juli 2021 nanti," pungkas Rifai Darus.
