2 Eks Pegawai Bakamla Dituntut 4 Tahun Bui di Kasus Proyek BCSS

Zunita Putri - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 18:14 WIB
Jakarta -

Dua mantan pegawai yang juga Tim Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Bakamla RI, Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf, dituntut 4 tahun penjara dan denda RP 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya diyakini jaksa merugikan negara sebesar Rp 63 miliar dalam proyek pengadaan backbone coastal surveillance system (BCSS) pada Bakamla RI.

"Menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar jaksa KPK Sisca Carolina Karubun saat membacakan tuntutan di Pengadilan TIpikor Jakarta, Jalan Bungur Besar, Senin (26/7/2021).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," sambung jaksa Sisca.

Leni, dalam kasus ini, menjabat Ketua Unit Layanan dan Pengadaan (ULP) Bakamla RI. Sedangkan Juli Amar Ma'ruf sebagai anggota ULP Bakamla RI.

Jaksa juga dalam tuntutannya menjatuhkan pidana pengganti ke Juli Amar dan Leni. Leni dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 3 juta dan Juli sebesar Rp 4 juta. Apabila tidak bisa membayar uang pengganti, keduanya harus dipidana selama 1 bulan.

"Menuntut terdakwa Juli Amar Ma'ruf membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara Rp 4 juta, terdakwa Leni Marlena Rp 3 juta dengan ketentuan apabila setelah 1 bulan putusan telah mempunyai hukum, tetap maka harta benda disita menutupi uang pengganti, jika tidak diganti penjara selama 1 bulan," tutur jaksa.

Jaksa mengatakan Lena dan Juli Amar telah memperkaya diri dan orang lain dalam proyek pengadaan BCSS. Adapun pihak yang diuntungkan Lena dan Juli adalah mantan PPK Bakamla Bambang Udoyo, Direktur CMIT Rahardjo Pratijhno, serta Ali Fahmi. Jaksa menyebut negara merugi Rp 63 miliar akibat perbuatan Lena dan Juli.

"Terdakwa melakukan bersama-sama Juli Amar Ma'ruf selaku anggota ULP Bakamla, Bambang Udoyo selaku PPK Bakamla, dan Rahardjo Pratijhno selaku Direktur PT CMIT secara melawan hukum melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pengadaan backbone coastal surveillance system di Bakamla," kata jaksa.

Adapun yang diperkaya oleh Lena dan Juli sebagai berikut:

- Rahardjo Pratijhno sebesar Rp 60.322.008.006,92
- Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi (staf ahli Kabakamla saat itu dijabat Arie Soedewo) sebesar Rp 3,5 miliar
- Terdakwa Juli Amar Ma'ruf sebesar Rp 4 juta
- Terdakwa Leni Marlena sebesar Rp 3 juta

"Sehingga total kerugian keuangan negara sebesar Rp 63.829.008.006,92," lanjut jaksa.

Hal-hal yang memberatkan keduanya adalah perbuatannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dan belum mengembalikan uang yang diterima terkait tindak pidana. Sedangkan yang meringankannya adalah keduanya berlaku sopan, belum pernah dihukum, masih berusia muda dan memiliki tanggungan keluarga.

Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf diyakini jaksa melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(zap/dhn)