PKS: Pemerintah Harus Serius Perpanjangan PPKM Level 4, Hindari ABS

Eva Safitri - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 12:26 WIB
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani.
Netty Prasetiyani (Dok. dpr.go.id)
Jakarta -

Pemerintah memperpanjang PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021. Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah fokus dan serius dalam mengendalikan pandemi, dan menghindari manajemen 'asal bapak senang' (ABS).

"Perpanjangan PPKM Level 4 menunjukkan usaha pemerintah untuk menekan laju persebaran COVID-19. Pemerintah harus fokus dan serius menjalankan PPKM, hindari prinsip manajemen asal bapak senang," ujar Netty dalam keterangan kepada wartawan, Senin (26/7/2021).

Netty meminta pemerintah memperhatikan sejumlah PR dan catatan besar terkait proses manajemen pandemi ini. Terutama testing dan tracing.

"Pertama, testing dan tracing perlu dilakukan lebih masif. Penurunan kasus per 25 Juli bukan berarti usaha penanganan pandemi telah berhasil, karena angka itu disertai oleh jumlah testing yang juga jauh menurun. Dalam aspek tracing kita juga masih jauh dari standar WHO yang menyarankan tracing minimal 30 orang per 1 kasus positif. Pada Februari 2021, memang Menkes menargetkan tracing 30 orang per 1 kasus, namun terus menurun menjadi 15 orang pada PPKM Darurat," ujarnya.

Kemudian, Netty meminta pemerintah harus memastikan pasien isolasi mandiri terpenuhi kebutuhannya hingga sembuh.Jangan sampai menurutnya, kasus kematian pasien isoman meningkat.

"Pasien terpaksa isoman karena overkapasitas faskes, mulai dari puskesmas hingga RS. Jangan sampai kasus kematian pasien isoman terus meningkat akibat kurang pemantauannya," ucapnya.

Selanjutnya, politikus PKS ini meminta pemerintah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh faskes. Seperti, menurutnya, obat terapi COVID-19, oksigen, dan ventilator.

"Pemerintah harus mengumumkan secara jelas ketercapaiannya real time per hari secara nasional melalui saluran komunikasi yang mudah diakses," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah memastikan tidak ada lagi penundaan pencairan insentif dan ketersediaan APD untuk pelindungan nakes. Dia juga meminta pemerintah menambah sentra vaksinasi untuk mencapai herd immunity.

"Perbanyak sentra vaksinasi untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat. Respons hoax dan misinformasi tentang vaksin dengan informasi ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami," katanya.

(eva/gbr)