Waket MPR: Masyarakat-Pemerintah Harus Pegang Komitmen Jalankan Kebijakan

Alfi Kholisdinuka - detikNews
Senin, 26 Jul 2021 10:58 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan museum memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali idealisme dan nasionalisme bangsa Indonesia.
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pemerintah dan masyarakat memegang teguh komitmen dalam menjalankan kebijakan pengendalian COVID-19 di Tanah Air. Menurutnya, tanpa komitmen kuat semua pihak sulit mengendalikan penyebaran virus yang masif tersebut.

"Dalam pelaksanaan kebijakan seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) semua pihak baik pemerintah dan masyarakat harus memegang komitmen untuk menjalankan kebijakan itu dengan baik," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Pasalnya, kata dia, pasca diterapkannya PPKM darurat sejak 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, kemudian PPKM level 4 mulai 21 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021, hasil PPKM level 4 tersebut akan menjadi dasar penerapan kebijakan pengendalian COVID-19 selanjutnya di Tanah Air.

Berdasarkan catatan www.covid19.go.id pada Sabtu (24/7) tercatat penambahan 45.416 kasus positif COVID-19 di Tanah Air. Angka tersebut relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan catatan pada Kamis (15/7) dengan penambahan kasus harian sebanyak 56.757 kasus.

"Pemerintah juga mencatat terjadi 1.566 kasus kematian akibat COVID-19 pada Jumat (23/7). Penambahan kasus kematian harian itu merupakan yang tertinggi selama pandemi di Tanah Air," jelasnya.

Menurut Lestari, berbagai catatan yang terjadi pada fase PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 memang harus dijadikan dasar pertimbangan oleh para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan berikutnya.

"Komitmen semua pihak untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, harus benar-benar kuat di masa kritikal dalam pengendalian penyebaran virus korona seperti saat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan para pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, harus benar-benar siap dengan konsekuensinya. Pasalnya, pengetatan atau pelonggaran kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat sejatinya memiliki konsekuensi yang harus segera diantisipasi.

Ia meminta agar obat-obatan untuk warga yang terpaksa melakukan isolasi mandiri karena keterbatasan fasilitas kesehatan harus benar-benar dijamin ketersediaannya.

"Demikian juga, dengan bantuan sosial yang tepat sasaran, ketersediaan kelengkapan fasilitas kesehatan lainnya seperti oksigen, ruang ICU, ruang isolasi, ventilator dan tenaga kesehatan," tuturnya.

Dia menambahkan upaya testing, tracing dan treatments (3T), juga harus dilakukan secara konsisten agar hasil pencatatan cukup memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

Di sisi lain, masyarakat juga harus berkomitmen kuat untuk mematuhi aturan yang ditetapkan dalam rangka pengendalian COVID-19 dan menjalankan kewajibannya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun dalam keseharian, sebagai salah satu upaya memutus rantai penyebaran virus korona.

Rerie yakin kebijakan yang ditetapkan dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan peraturan yang diterapkan di masa pandemi mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 di Tanah Air.

(prf/ega)